Kendari (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Kendari, Laode Lawama, mengatakan, aspirasi tenaga pengangkut sampah yang meminta pemerintah kota Kendari melakukan perekrutan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuatu yang wajar.
Laode Lawama di Kendari, Rabu, mengatakan tenaga pengangkut sampah yang berstatus pegawai honorer berperan menciptakan kota sehat dan bersih.
"Pemerintah daerah dan wakil rakyat harus bijak menyikapi aspirasi tenaga pengangkut sampah yang mogok bekerja karena pengupahan mereka terlambat. Semua pihak harus dewasa menyikapi aksi mogok tersebut," kata Lawama, politisi PDI Perjuangan.
Ia mengimbau pemerintah Kota Kendari mempelajari dengan cermat tentang regulasi rekrutmen PPPK, khususnya bagi tenaga pengangkut sampah agar tidak menimbulkan masalah hukuk di kemudian hari.
"Yang pasti pengangkatan PPPK atau pengawai honor lainnya akan membebani keuangan daerah, sehingga harus dihitung dengan cermat agar tidak memperbesar defisit anggaran," ujarnya.
Tenaga pengangkut sampah di Kota Kendari meminta agar pemerintah Kota Kendari memasukkan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Seorang pekerja pengangkut sampah Amir (34) mengatakan, pihaknya berharap pemerintah kota Kendari bisa memikirkan masa depan keluarga mereka sudah banyak membantu program pemerintah kota Kendari.
“Harapan kami pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Kendari mendengar keinginan kamiuntuk diusul sebagai PPPK,” kata Amir.
Laode Lawama di Kendari, Rabu, mengatakan tenaga pengangkut sampah yang berstatus pegawai honorer berperan menciptakan kota sehat dan bersih.
"Pemerintah daerah dan wakil rakyat harus bijak menyikapi aspirasi tenaga pengangkut sampah yang mogok bekerja karena pengupahan mereka terlambat. Semua pihak harus dewasa menyikapi aksi mogok tersebut," kata Lawama, politisi PDI Perjuangan.
Ia mengimbau pemerintah Kota Kendari mempelajari dengan cermat tentang regulasi rekrutmen PPPK, khususnya bagi tenaga pengangkut sampah agar tidak menimbulkan masalah hukuk di kemudian hari.
"Yang pasti pengangkatan PPPK atau pengawai honor lainnya akan membebani keuangan daerah, sehingga harus dihitung dengan cermat agar tidak memperbesar defisit anggaran," ujarnya.
Tenaga pengangkut sampah di Kota Kendari meminta agar pemerintah Kota Kendari memasukkan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Seorang pekerja pengangkut sampah Amir (34) mengatakan, pihaknya berharap pemerintah kota Kendari bisa memikirkan masa depan keluarga mereka sudah banyak membantu program pemerintah kota Kendari.
“Harapan kami pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Kendari mendengar keinginan kamiuntuk diusul sebagai PPPK,” kata Amir.