Baubau (Antaranews Sultra) -Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Sulawesi Tenggara, menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 kepada 100 satuan kerja (Satker), Kamis.
Penyerahan DIPA kepada Satker atau institusi, baik pemerintah daerah dan instansi vertikal pada enam daerah yang meliputi wilayah kerja KPPN Baubau, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi, yang digelar di Aula KPPN Baubau turut dihadiri Wali Kota Baubau, AS Tamrin.?
Wali Kota Baubau, AS Tamrin dalam sambutannya di hadapan pimpinan instansi vertikal mengatakan, DIPA 2019 tersebut akan menjadi dasar pengelolaan keuangan negara sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
"Marilah kita gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak para kuasa pengguna anggaran dan siapapun yang berhubungan dengan anggaran negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara," ujarnya.
Ia mengatakan, APBN dan APBD di wilayah Kepulauan Buton pada umumnya dan Baubau pada khususnya adalah sarana fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia.
"Ini merupakan instrumen yang tepat untuk membiayai pembangunan demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera melalui belanja modal dari APBN dan APBD terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik," katanya.
Dengan belanja melalui APBN itu, kata dia, diharapkan mampu menggerakan perekonomian masyarakat secara langsung dengan memberikan fasilitas-fasilitas umum seperti konektifitas transportasi, pembangunan pasar, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan khususnya diwilayah kepulauan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tamrin juga mengatakan, APBN 2019 ini merupakan penjabaran tahun terakhir dan rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 dengan mempunyai peran yang strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia tumbuh berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahtetaan masyarakat.
Ia juga berpesan agar pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2019 agar segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk diakhir tahun.?
"Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah nyata agar anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal tahun 2019," harapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ririn Kadariyah mengatakan, penyerahan DIPA 2019 kepada Satker merupakan awal untuk memulai pelaksanaan ?kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBN.
"Kegiatan-kegiatan di kantor itu kan harus dibiayai. Kalau belum ada DIPA-nya mereka belum bisa belanja, sehingga dengan adanya DIPA di ditahun anggaran baru mereka sudah siap melaksanakan kegiatan," katanya.
Ririn mengatakan, untuk anggaran DIPA yang dialokasikan dalam 100 dokumen kepada 100 satker diwilayah kerja KPPN Baubau senilai Rp769,93 miliar.
"Institusi terbesar yang menerima DIPA ada Satker Kementerian PUPR, karena PUPR merupakan salah satu konsen pemerintah untuk membangun infrastruktur, makanya ada satker yang khusus menangani pembangunan jalan," ujarnya.
Penyerahan DIPA kepada Satker atau institusi, baik pemerintah daerah dan instansi vertikal pada enam daerah yang meliputi wilayah kerja KPPN Baubau, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi, yang digelar di Aula KPPN Baubau turut dihadiri Wali Kota Baubau, AS Tamrin.?
Wali Kota Baubau, AS Tamrin dalam sambutannya di hadapan pimpinan instansi vertikal mengatakan, DIPA 2019 tersebut akan menjadi dasar pengelolaan keuangan negara sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
"Marilah kita gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak para kuasa pengguna anggaran dan siapapun yang berhubungan dengan anggaran negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara," ujarnya.
Ia mengatakan, APBN dan APBD di wilayah Kepulauan Buton pada umumnya dan Baubau pada khususnya adalah sarana fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing dalam pembangunan sumber daya manusia.
"Ini merupakan instrumen yang tepat untuk membiayai pembangunan demi mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera melalui belanja modal dari APBN dan APBD terutama Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik," katanya.
Dengan belanja melalui APBN itu, kata dia, diharapkan mampu menggerakan perekonomian masyarakat secara langsung dengan memberikan fasilitas-fasilitas umum seperti konektifitas transportasi, pembangunan pasar, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan khususnya diwilayah kepulauan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
Tamrin juga mengatakan, APBN 2019 ini merupakan penjabaran tahun terakhir dan rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 dengan mempunyai peran yang strategis sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia tumbuh berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahtetaan masyarakat.
Ia juga berpesan agar pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2019 agar segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk diakhir tahun.?
"Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah nyata agar anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan sejak awal tahun 2019," harapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Ririn Kadariyah mengatakan, penyerahan DIPA 2019 kepada Satker merupakan awal untuk memulai pelaksanaan ?kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBN.
"Kegiatan-kegiatan di kantor itu kan harus dibiayai. Kalau belum ada DIPA-nya mereka belum bisa belanja, sehingga dengan adanya DIPA di ditahun anggaran baru mereka sudah siap melaksanakan kegiatan," katanya.
Ririn mengatakan, untuk anggaran DIPA yang dialokasikan dalam 100 dokumen kepada 100 satker diwilayah kerja KPPN Baubau senilai Rp769,93 miliar.
"Institusi terbesar yang menerima DIPA ada Satker Kementerian PUPR, karena PUPR merupakan salah satu konsen pemerintah untuk membangun infrastruktur, makanya ada satker yang khusus menangani pembangunan jalan," ujarnya.