Kendari (Antaranews Sultra) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membentuk kelompok advokasi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) pada 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pembentukan kelompok kerja advokasi itu melalui lokakarya dan pertemuan kelompok kerja Advokasi KIE program KKBPK pada salah satu hotel di Kendari, yang dibuka oleh plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, Selasa.
Mustakim mengatakan, dengan terbentuknya kelompok kerja advokasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan program KKBPK dalam mengembangkan strategi rencana advokasi yang berdimensi lintas sektor untuk percepatan dan pencapaian program pemerintah.
"Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan fasilitasi advokasi KKBPK yang berdimensi lintas sektor untuk pencapaian program KKBPK semua kabupaten kota," katanya.
Dikatakan, tujuan khusus dari lokakarya itu agar terbentuknya kelompok kerja advokasi di 17 kabupate/ kota, pengembangan yang merespon KKBPK di setiap masing-masing daerah.
"Dengan terbentuknya tim advokasi lintas sektoral, kedepan dapat bersinergi untuk menjalankan program KKBPK ditengah keterbatasan tenaga penyuluh KB lapangan," katanya.
Disebutkan, lintas sektor yang dilibatkan dalam pembentukan tim kerja advokasi itu mulai dari Forkopinda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Perencenaan dan Pembangunan Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Keberadaan Kelompok Advokasi KKBPK ini nantinya secara bersama mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas dan sejahtera," katanya.
Pembentukan kelompok kerja advokasi itu melalui lokakarya dan pertemuan kelompok kerja Advokasi KIE program KKBPK pada salah satu hotel di Kendari, yang dibuka oleh plt Kepala BKKBN Sultra, Mustakim, Selasa.
Mustakim mengatakan, dengan terbentuknya kelompok kerja advokasi dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan program KKBPK dalam mengembangkan strategi rencana advokasi yang berdimensi lintas sektor untuk percepatan dan pencapaian program pemerintah.
"Selain itu, dapat meningkatkan keterampilan fasilitasi advokasi KKBPK yang berdimensi lintas sektor untuk pencapaian program KKBPK semua kabupaten kota," katanya.
Dikatakan, tujuan khusus dari lokakarya itu agar terbentuknya kelompok kerja advokasi di 17 kabupate/ kota, pengembangan yang merespon KKBPK di setiap masing-masing daerah.
"Dengan terbentuknya tim advokasi lintas sektoral, kedepan dapat bersinergi untuk menjalankan program KKBPK ditengah keterbatasan tenaga penyuluh KB lapangan," katanya.
Disebutkan, lintas sektor yang dilibatkan dalam pembentukan tim kerja advokasi itu mulai dari Forkopinda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Perencenaan dan Pembangunan Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Keberadaan Kelompok Advokasi KKBPK ini nantinya secara bersama mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas dan sejahtera," katanya.