Kendari (Antaranews Sultra) - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara, Ririn Kadariyah, mengatakan daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh lengah.
"Hasil audit BPK masih terdapat beberapa catatan-catatan yang harus menjadi perhatian sehingga di tahun berikutnya diharapkan catatan itu bisa diselesaikan ataupun tidak terulang kembali," katanya di Kendari, Sabtu.
Meskipun beberapa daerah di Sultra beberapa kali memperoleh WTP yang ditunjukkan dengan kerja keras, kata dia, tetapi tidak boleh lengah.
Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Perbendeharaan Sultra mewakili pemerintah pusat menyerahkan piagam penghargaan kepada lima daerah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualia untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 2017. Lima daerah itu yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi.
Ia mengatakan, penghargaan yang diberikan khusus untuk Kota Baubau, sekaligus menjadi kado pada hari ulang tahunnya yang jatuh pada setiap 17 0ktober 2018.
Berdasarkan catatan pihaknya, Kota Baubau telah tiga kali berturut mendapatkan opini WTP, Kabupaten Buton sebanyak lima kali, Wakatobi sebanyak empat kali, dan Buton Tengah pertama kali meraih opini WTP.?
"Atas nama pemerinatah pusat berpesan bahwa daerah tidak boleh berpuas diri dengan opini WTP, karena opini WTP hanya sebagai langkah awal dari pengelolaan keuangan yang baik, sementara tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dengan demikian bahwa opini WTP baru merupakan langkah awal pencatatan dan pelaporan yang baik, yang nanti tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sultra, rasio ketergantungannya terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi.
"Hampir semuanya di atas 90 persen tergantung dari dana transfer. Bahkan ada kabupaten yang 99,95 persen itu masih tergantung dana dari APBN," ungkapnya.
Ia berharap dana APBN yang sudah ditransfer ke daerah dapat dikelola dengan baik, sehingga harapan untuk kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat.
"Hasil audit BPK masih terdapat beberapa catatan-catatan yang harus menjadi perhatian sehingga di tahun berikutnya diharapkan catatan itu bisa diselesaikan ataupun tidak terulang kembali," katanya di Kendari, Sabtu.
Meskipun beberapa daerah di Sultra beberapa kali memperoleh WTP yang ditunjukkan dengan kerja keras, kata dia, tetapi tidak boleh lengah.
Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Perbendeharaan Sultra mewakili pemerintah pusat menyerahkan piagam penghargaan kepada lima daerah atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualia untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 2017. Lima daerah itu yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Utara dan Kabupaten Wakatobi.
Ia mengatakan, penghargaan yang diberikan khusus untuk Kota Baubau, sekaligus menjadi kado pada hari ulang tahunnya yang jatuh pada setiap 17 0ktober 2018.
Berdasarkan catatan pihaknya, Kota Baubau telah tiga kali berturut mendapatkan opini WTP, Kabupaten Buton sebanyak lima kali, Wakatobi sebanyak empat kali, dan Buton Tengah pertama kali meraih opini WTP.?
"Atas nama pemerinatah pusat berpesan bahwa daerah tidak boleh berpuas diri dengan opini WTP, karena opini WTP hanya sebagai langkah awal dari pengelolaan keuangan yang baik, sementara tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dengan demikian bahwa opini WTP baru merupakan langkah awal pencatatan dan pelaporan yang baik, yang nanti tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sultra, rasio ketergantungannya terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi.
"Hampir semuanya di atas 90 persen tergantung dari dana transfer. Bahkan ada kabupaten yang 99,95 persen itu masih tergantung dana dari APBN," ungkapnya.
Ia berharap dana APBN yang sudah ditransfer ke daerah dapat dikelola dengan baik, sehingga harapan untuk kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat.