Kendari  (Antaranews Sultra) - Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Teguh Ssytabudi, meminta Dewan Perwakilan Takyat Daerah (DPRD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bersinergi menyelesaikan berbagai masalah perizinan yang terjadi.

"Kita sudah ketahui bersama bahwa di Sultra ini bukan hanya ada pemprov, tetapi juga ada DPRD yang harus besinergi untuk penyelegaraan pembangunan di Sultra agar lebih baik lagi," kata Teguh Setyabudi, saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemprov dan DPRD setempat terkait permasalahan yang ada baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota se-Sultra, di Kendari, Rabu.

Teguh Setyabudi mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk membahas masalah-masalah di Sultra salah satunya masalah perizinan yang kerap memicu konflik sosial di masyarakat.

"Rakor ini baru pertama kali dilakukan antar Pemprov dan DPRD Sultra, maka kita akan lanjutkan lagi pada rakor berikutnya untuk lebih memperdalam apa-apa saja masalah yang ada di Sultra sehingga nanti kita bersama-sama untuk menyelesaikan hal tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pimpinan dan angota DPRD telah menyuarakan terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemprov Sultra.

Pihak DPRD juga membahas tentang perizinan pertambangan yang saat ini banyak permasalah sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah itu tidak terpenuhi sesuai apa yang di harapkan.

"Kita tidak ingin masalah-masalah yang ada di Sultra menumpuk, sebab, dengan menumpuknya maka susah akan diselesaikan, sehingga tingkatkan sinergitas dalam menyelesaikan suatu masalah," katanya.