"KKI" Jadikan Konawe Selatan Kawasan Pengembangan Kakao
Selasa, 28 November 2017 23:36 WIB
Presdir PT Kalla Kakao Industri, Ahmad Zaky Amiruddin, pada Peresmian Penyelenggaraan Kawasan dan Pengusaha Berikat PT Kalla Kakao Industri yang diresmikan oleh Plt Gubernur Sultra, Saleh Lasata yang diwakilkan oleh Kadis Disperindag Prov Sultra, Sit
Andoolo, Antara Sultra - PT Kalla Kakao Industri (KKI) menjadikan Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagai kawasan pengembangan kakao.
"Penetapan PT Kalla Kakao Industri sebagai Kawasan Berikat di Konawe Selatan sesuai Keputusan kementerian Keuangan Divisi Bea Dan Cukai No SKEP : 1473/KM.4/2017, ini berkat support dan dukungan penuh dari Bea Cukai, Pemprov Sultra dan Pemda Konawe Selatan dan semoga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan petani di Sultra umumnya, Konawe Selatan khususnya," kata Presdir PT Kalla Kakao Industri, Ahmad Zaky Amiruddin, pada Peresmian Penyelenggaraan Kawasan dan Pengusaha Berikat PT Kalla Kakao Industri yang diresmikan oleh Plt Gubernur Sultra, Saleh Lasata yang diwakilkan oleh Kadis Disperindag Prov Sultra, Siti Saleha, di Konawe Selatan, Selasa.
Ia mengatakan, Kalla Kakao Indsutri berdiri secara konstruksi di Konawe Selatan tahun 2013 dan beroperasi sekaligus ekspor perdana produk kakao di tahun 2015 dengan negara tujuan ke Eropa dan terbesar ke Jerman, Belanda, Amerika serta Brazil.
"Produk yang dihasilkan dan paling di gemari yakni Butter (lemak biji coklat), Coco cake (bungkil coklat), coco powder (bubuk coklat) dengan kapasitas olah mesin 30 ton perhari dan akan terus dikembangkan," katanya.
Ia mengaku, kendala yang dialami saat ini masih minimnya bahan baku kakao, dimana rata-rata petani di Indonesia hanya mampu memghasilkan biji kakao 400-500 ton perhektar, yang idealnya 1.000 ton per hektare.
"Untuk menutupinya harus kami impor sehingga ini menjadi perhatian serius buat kami dan pemda untuk gimana caranya menutupi kekurangan tersebut termasuk menggalakkan program rehabilitasi Kebun Kakao," katanya.
Ia berharap PT KKI bisa bertumbuh seterusnya dengan target di tahun 2018 bisa menambah kapasitas dan bisa masuk di bursa efect tentunya dengan dukungan bea dan cukai serta pemerintah.
Tempat yang sama, Kakanwil Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan (Kendari, Makassar, Malili, Parepare), Untung Basuki, dalam penjelasannya mengatakan bahwa kawasan berikat adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas kepabeanan khusus termasuk perpajakan karena produknya berorientasi ekspor.
"Jadi keberadaan KKI yang pertama kali di Sultra akan menjadi tugas kami untuk mengembangkannya, dan diharapkan juga menjadi embrio tumbuhnya perusahaan serupa, untuk meningkatkan surplus dan devisa untuk negara dan diharapkan masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya," katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin, Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo, Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Dan Cukai Kendari Denny Benhard, Direktur Komersial Muh Amri Arsyid beserta Forkopimda, customer, supplier dan mitra kerja PT. Kalla Kakao Industri.
"Penetapan PT Kalla Kakao Industri sebagai Kawasan Berikat di Konawe Selatan sesuai Keputusan kementerian Keuangan Divisi Bea Dan Cukai No SKEP : 1473/KM.4/2017, ini berkat support dan dukungan penuh dari Bea Cukai, Pemprov Sultra dan Pemda Konawe Selatan dan semoga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan petani di Sultra umumnya, Konawe Selatan khususnya," kata Presdir PT Kalla Kakao Industri, Ahmad Zaky Amiruddin, pada Peresmian Penyelenggaraan Kawasan dan Pengusaha Berikat PT Kalla Kakao Industri yang diresmikan oleh Plt Gubernur Sultra, Saleh Lasata yang diwakilkan oleh Kadis Disperindag Prov Sultra, Siti Saleha, di Konawe Selatan, Selasa.
Ia mengatakan, Kalla Kakao Indsutri berdiri secara konstruksi di Konawe Selatan tahun 2013 dan beroperasi sekaligus ekspor perdana produk kakao di tahun 2015 dengan negara tujuan ke Eropa dan terbesar ke Jerman, Belanda, Amerika serta Brazil.
"Produk yang dihasilkan dan paling di gemari yakni Butter (lemak biji coklat), Coco cake (bungkil coklat), coco powder (bubuk coklat) dengan kapasitas olah mesin 30 ton perhari dan akan terus dikembangkan," katanya.
Ia mengaku, kendala yang dialami saat ini masih minimnya bahan baku kakao, dimana rata-rata petani di Indonesia hanya mampu memghasilkan biji kakao 400-500 ton perhektar, yang idealnya 1.000 ton per hektare.
"Untuk menutupinya harus kami impor sehingga ini menjadi perhatian serius buat kami dan pemda untuk gimana caranya menutupi kekurangan tersebut termasuk menggalakkan program rehabilitasi Kebun Kakao," katanya.
Ia berharap PT KKI bisa bertumbuh seterusnya dengan target di tahun 2018 bisa menambah kapasitas dan bisa masuk di bursa efect tentunya dengan dukungan bea dan cukai serta pemerintah.
Tempat yang sama, Kakanwil Bea dan Cukai Sulawesi bagian Selatan (Kendari, Makassar, Malili, Parepare), Untung Basuki, dalam penjelasannya mengatakan bahwa kawasan berikat adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas kepabeanan khusus termasuk perpajakan karena produknya berorientasi ekspor.
"Jadi keberadaan KKI yang pertama kali di Sultra akan menjadi tugas kami untuk mengembangkannya, dan diharapkan juga menjadi embrio tumbuhnya perusahaan serupa, untuk meningkatkan surplus dan devisa untuk negara dan diharapkan masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya," katanya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin, Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo, Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan Bea Dan Cukai Kendari Denny Benhard, Direktur Komersial Muh Amri Arsyid beserta Forkopimda, customer, supplier dan mitra kerja PT. Kalla Kakao Industri.
Pewarta : Suparman
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kemendag RI: Kenaikan harga kakao disebabkan curah hujan tinggi di Afrika
04 December 2024 12:38 WIB, 2024
Disbun Sultra catat harga kakao non fermentasi turun jadi Rp105.000 per kg
12 July 2024 13:49 WIB, 2024
Presiden minta gandakan produksi kakao dan sawit melalui penanaman kembali
10 July 2024 22:49 WIB, 2024
Disbun Sultra sebut harga kakao non fermentasi naik Rp10.000 jadi Rp125.000/kg
27 June 2024 8:26 WIB, 2024
Disbun Sultra sebut harga kakao non fermentasi turun jadi Rp110.000 per kg
16 May 2024 15:28 WIB, 2024
Terpopuler - Ekonomi
Lihat Juga
Sultra ekspor 50 ton arang tempurung produksi Kopdes Merah Putih ke China
21 February 2026 16:48 WIB
Polda Sultra awasi distribusi bahan pokok antisipasi lonjakan harga selama Ramadhan
20 February 2026 22:24 WIB
Indonesia-AS sepakati 1.819 produk RI masuk pasar AS dengan tarif 0 persen
20 February 2026 12:15 WIB