Kendari (Antara Sultra) - Pemerintah Kabupaten Muna Barat, memperoleh penghargaan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) perdana atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2016.
Piagam penghargaan opini WTP tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Widyatmantoro kepada Bupati Muna Barat, LM Rajiun didampingi Wakil Bupati Muna Barat Ahmad Lamani di Kantor BPK Perwakilan Sultra di Kendari.
"Penghargaan opini WTP dari BPK merupakan yang perdana sejak Muna Barat ini menjadi daerah otonomi baru," kata LM Rajiun.
Ia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan tantangan bagi pemeirntah daerah dalam melakukan pengelolaan keuagan agar lebih baik berdasarkan perintah perundang-undangan.
"Memang tidak mudah kami bisa meraih penghargaan ini, tetapi akan berat lagi untuk mempertahankan opini WTP ini kedepannya," katanya.
Karena itu kata dia, akan mengintruksikan kepada jajaran SKPD untuk terus meningkatkan berbagai sitem pertanggung jawaban keuangan dan aset daerah ke depannya.
"Ini bukan keberhasilan Pemkab Muna Barat, tetapi keberhasilan semua masyarakat Muna Barat yang harus terus kita pertahankan," katanya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Widyatmantoro, mengapresiasi atas pengelolaan LKPD Muna Barat sehingga bisa mendapatkan opini WTP.
"Sebagai daerah baru tentunya masih sedikit masalah pelaporan keuangan di daerah itu. Kemudian data aset penerahan dari Kabupaten induk belum dimasukan dalam laporan itu sehingga ini langkah yang baik memudahkan mendapat opini WTP," katanya.
Piagam penghargaan opini WTP tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Widyatmantoro kepada Bupati Muna Barat, LM Rajiun didampingi Wakil Bupati Muna Barat Ahmad Lamani di Kantor BPK Perwakilan Sultra di Kendari.
"Penghargaan opini WTP dari BPK merupakan yang perdana sejak Muna Barat ini menjadi daerah otonomi baru," kata LM Rajiun.
Ia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan tantangan bagi pemeirntah daerah dalam melakukan pengelolaan keuagan agar lebih baik berdasarkan perintah perundang-undangan.
"Memang tidak mudah kami bisa meraih penghargaan ini, tetapi akan berat lagi untuk mempertahankan opini WTP ini kedepannya," katanya.
Karena itu kata dia, akan mengintruksikan kepada jajaran SKPD untuk terus meningkatkan berbagai sitem pertanggung jawaban keuangan dan aset daerah ke depannya.
"Ini bukan keberhasilan Pemkab Muna Barat, tetapi keberhasilan semua masyarakat Muna Barat yang harus terus kita pertahankan," katanya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Widyatmantoro, mengapresiasi atas pengelolaan LKPD Muna Barat sehingga bisa mendapatkan opini WTP.
"Sebagai daerah baru tentunya masih sedikit masalah pelaporan keuangan di daerah itu. Kemudian data aset penerahan dari Kabupaten induk belum dimasukan dalam laporan itu sehingga ini langkah yang baik memudahkan mendapat opini WTP," katanya.