Baubau (Antara Sultra) - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Baubau 2017 mendapat 1.300 bidang untuk sertifikasi tanah Program Nasional Agraria (Prona) dari sebelumnya hanya sebanyak 700 bidang.
"Awalnya kita hanya dapat 700 bidang, tapi karena adanya kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap, sehingga jatah kantor-kantor pertanahan lain di Sultra diambil untuk digenapkan Baubau 2.000 bidang," ujar Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Baubau, Tageli Lase, di Baubau, Jumat.
Dia mengatakan, sertifikasi prona 2.000 bidang itu difokuskan di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari karena masih banyaknya tanah yang belum terdaftar diwilayah itu. Bahkan berdasarkan prediksi masih ada sekitar 2.000-an bidang yang belum disertifikatkan.
"Kita sebelumnya sudah mengerjakan pemetaan geospasialnya dan mengkonekkan buku tanah secara digital agar tercipta kelurahan lengkap, sehingga tanah yang sudah terdaftar atau sengketa akan ketahuan," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, sertifikasi tanah yang dibiayai dari APBN tersebut ada perubahan dari tahun sebelumnya. Misalnya, kantor Pertanahan Kabupaten Buton atau Kabupaten Wakatobi yang memiliki jatah 1.500 bidang bisa diambil 50-100 bidang, tapi itupun tergantung jumlah kuota di kantor pertanahan itu.
"Perubahan sertifikasi tanah tahun 2017 karena adanya kebijakan perubahan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang momor. 35 tahun 2016. Bahkan, kalau tahun sebelumnya didaftar terlebih dahulu baru diproses," katanya.
Dia juga menambahkan, akhir pekan ini pihaknya akan melakukan penyuluhan perdana di kelurahan Lipu untuk memberikan pemahaman pemetaan secara lengkap agar masyarakat bisa lebih memahami.
"Awalnya kita hanya dapat 700 bidang, tapi karena adanya kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap, sehingga jatah kantor-kantor pertanahan lain di Sultra diambil untuk digenapkan Baubau 2.000 bidang," ujar Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Baubau, Tageli Lase, di Baubau, Jumat.
Dia mengatakan, sertifikasi prona 2.000 bidang itu difokuskan di Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari karena masih banyaknya tanah yang belum terdaftar diwilayah itu. Bahkan berdasarkan prediksi masih ada sekitar 2.000-an bidang yang belum disertifikatkan.
"Kita sebelumnya sudah mengerjakan pemetaan geospasialnya dan mengkonekkan buku tanah secara digital agar tercipta kelurahan lengkap, sehingga tanah yang sudah terdaftar atau sengketa akan ketahuan," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, sertifikasi tanah yang dibiayai dari APBN tersebut ada perubahan dari tahun sebelumnya. Misalnya, kantor Pertanahan Kabupaten Buton atau Kabupaten Wakatobi yang memiliki jatah 1.500 bidang bisa diambil 50-100 bidang, tapi itupun tergantung jumlah kuota di kantor pertanahan itu.
"Perubahan sertifikasi tanah tahun 2017 karena adanya kebijakan perubahan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang momor. 35 tahun 2016. Bahkan, kalau tahun sebelumnya didaftar terlebih dahulu baru diproses," katanya.
Dia juga menambahkan, akhir pekan ini pihaknya akan melakukan penyuluhan perdana di kelurahan Lipu untuk memberikan pemahaman pemetaan secara lengkap agar masyarakat bisa lebih memahami.