Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, atas nama pemerintah pusat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 kepada pimpinan instansi vertikal dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-Sultra yang berlangsung di Kendari, Senin.
Penyerahan DIPA ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sultra didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Sultra, Ny Marni Misnur, disaksikan Wakil Gubernur HM Saleh Lasata, Ketua Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Sekertaris Daerah Provinsi Lukman Abunawas.
Menurut Nur Alam, DIPA yang diserahkan kepada SKPD di Sultra tahun 2017 sebesar Rp5.928 triliun.
"Jadi jumlah ini setara dengan 13 persen sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp6.671,7 triliun," ujarnya.
Menurut gubernur, dana APBN tahun 2017 tersebut tertuang dalam DIPA yang terdiri dari DIPA kantor pusat untuk 17 satuan kerja dengan jumlah alokasi Rp1.952,3 triliun, DIPA kantor daerah/kantor vertikal untuk 352 satuan kerja dengan alokasi anggaran Rp3.417,7 triliun.
Kemudian, DIPA dekonsentrasi untuk 45 SKPD dengan alokasi anggaran Rp184,9 miliar dan DIPA tugas pembantuan untuk 20 SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp373,1 miliar.
"Penyerahan DIPA 2017 ini dilaksanakan lebih awal dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan memberi manfaat nyata bagi rakyat," ujar gubernur yang disambut meriah dari seluruh pimpinan kantor baik vertikal maupun daerah termasuk seluruh bupati dan walikota dari 17 kabupaten dan dua kota di Sultra.
Sementara, untuk alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 di Sultra ditetapkan sebesar Rp15.439,7 triliun yang meliputi dana bagi hasil pajak Rp254,6 miliar, dana bagi hasil sumber daya alam Rp205,9 miliar, DAU Rp10.033,6 triliun, DAK fisik Rp1.746,5 triliun, DAK non fisik Rp1.748,6 triliun, dana insentif daerah Rp149,5 miliar dan dana desa Rp1.482 triliun.
Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Sultra, Marni Misnur, mengatakan, besarnya anggaran transfer ke daerah dan dan desa tahun 2017 menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita.
"Meskipun DIPA 2017 ini sedikit lebih rendah dengan tahun anggaran sebelumnya, tetapi lebih berkualitas karena betul-betul dibutuhkan dan ada `seving' sekitar 15 persen dari total anggaran yang ada.
Penyerahan DIPA ini dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Sultra didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Sultra, Ny Marni Misnur, disaksikan Wakil Gubernur HM Saleh Lasata, Ketua Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh dan Sekertaris Daerah Provinsi Lukman Abunawas.
Menurut Nur Alam, DIPA yang diserahkan kepada SKPD di Sultra tahun 2017 sebesar Rp5.928 triliun.
"Jadi jumlah ini setara dengan 13 persen sedikit lebih rendah apabila dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp6.671,7 triliun," ujarnya.
Menurut gubernur, dana APBN tahun 2017 tersebut tertuang dalam DIPA yang terdiri dari DIPA kantor pusat untuk 17 satuan kerja dengan jumlah alokasi Rp1.952,3 triliun, DIPA kantor daerah/kantor vertikal untuk 352 satuan kerja dengan alokasi anggaran Rp3.417,7 triliun.
Kemudian, DIPA dekonsentrasi untuk 45 SKPD dengan alokasi anggaran Rp184,9 miliar dan DIPA tugas pembantuan untuk 20 SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp373,1 miliar.
"Penyerahan DIPA 2017 ini dilaksanakan lebih awal dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan memberi manfaat nyata bagi rakyat," ujar gubernur yang disambut meriah dari seluruh pimpinan kantor baik vertikal maupun daerah termasuk seluruh bupati dan walikota dari 17 kabupaten dan dua kota di Sultra.
Sementara, untuk alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 di Sultra ditetapkan sebesar Rp15.439,7 triliun yang meliputi dana bagi hasil pajak Rp254,6 miliar, dana bagi hasil sumber daya alam Rp205,9 miliar, DAU Rp10.033,6 triliun, DAK fisik Rp1.746,5 triliun, DAK non fisik Rp1.748,6 triliun, dana insentif daerah Rp149,5 miliar dan dana desa Rp1.482 triliun.
Sebelumnya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Sultra, Marni Misnur, mengatakan, besarnya anggaran transfer ke daerah dan dan desa tahun 2017 menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita.
"Meskipun DIPA 2017 ini sedikit lebih rendah dengan tahun anggaran sebelumnya, tetapi lebih berkualitas karena betul-betul dibutuhkan dan ada `seving' sekitar 15 persen dari total anggaran yang ada.