Kendari (Antara News) - Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatulah mendorong para pemilih di kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada agar agar menyalurkan hak pilih berdasarkan hati nurani, bukan karena tekanan atau janji sesuatu.
Ketua KPU Sultra menyampaikan hal tersebut pada acara Diseminasi Publik hasil riset `Ketidakhadiran Pemilih di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Sultra di Kendari, Rabu.
"Berdasarkan hasil riset, pemilih datang memilih di TPS sebagian besar karena diminta atau diberikan sesuatu oleh pihak-pihak yang berkepentingan," kata Hidayatulah tanpa menyebut lembaga riset yang mempublikasi hasil riset tersebut.
Menurut dia, pada acara deklarasi para kandidat Wali Kota Kendari periode 2017-2022 akhir-akhir ini, sekitar 80 persen massa yang hadir karena dimobilisasi dan diberikan sesuatu.
Sementara masyarakat yang hadir karena panggilan hati nurani pada kegiatan deklarasi pasangan calon wali kota/wakil wali kota, hanya sebesar 20 persen. "Kalau kondisi ini akan berlangsung hingga hari `H` pemungutan suara penyelenggaraan pilkada, maka pesta demokrasi yang menelan biaya besar, sulit melahirkan demokrasi yang berkualitas," katanya.
Oleh karena itu kata dia, agar bisa melahirkan demokrasi yang berkualitas, maka masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan tanpa harus dimobilisasi atau diberikan sesuatu.
Sementara itu, peneliti partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Sultra, Dr M Najib Husain, Sos, MSi mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat pada pilpres 2014, lebih rendah bila dibandingkan dengan pemilu legislatif 2014.
"Partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif mencapai 72,34 persen, sedangkan pada pilpres turun menjadi 62,49 persen," katanya.
Menurut dia, menurunnya partisipasi pemilih dalam pilpres karena beberapa faktor, antara lain kesadaran politik masyarakat yang masih rendah, kinerja pemerintah dan kinerja penyelenggara pemilu atau KPU yang juga rendah.
Sementara faktor kandidat presiden pada pilpres 2014, tidak berpengaruh sama sekali terhadap partisipasi pemilih dalam memberikan suara di TPS.
Ketua KPU Sultra menyampaikan hal tersebut pada acara Diseminasi Publik hasil riset `Ketidakhadiran Pemilih di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Sultra di Kendari, Rabu.
"Berdasarkan hasil riset, pemilih datang memilih di TPS sebagian besar karena diminta atau diberikan sesuatu oleh pihak-pihak yang berkepentingan," kata Hidayatulah tanpa menyebut lembaga riset yang mempublikasi hasil riset tersebut.
Menurut dia, pada acara deklarasi para kandidat Wali Kota Kendari periode 2017-2022 akhir-akhir ini, sekitar 80 persen massa yang hadir karena dimobilisasi dan diberikan sesuatu.
Sementara masyarakat yang hadir karena panggilan hati nurani pada kegiatan deklarasi pasangan calon wali kota/wakil wali kota, hanya sebesar 20 persen. "Kalau kondisi ini akan berlangsung hingga hari `H` pemungutan suara penyelenggaraan pilkada, maka pesta demokrasi yang menelan biaya besar, sulit melahirkan demokrasi yang berkualitas," katanya.
Oleh karena itu kata dia, agar bisa melahirkan demokrasi yang berkualitas, maka masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan tanpa harus dimobilisasi atau diberikan sesuatu.
Sementara itu, peneliti partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden di Sultra, Dr M Najib Husain, Sos, MSi mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat pada pilpres 2014, lebih rendah bila dibandingkan dengan pemilu legislatif 2014.
"Partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif mencapai 72,34 persen, sedangkan pada pilpres turun menjadi 62,49 persen," katanya.
Menurut dia, menurunnya partisipasi pemilih dalam pilpres karena beberapa faktor, antara lain kesadaran politik masyarakat yang masih rendah, kinerja pemerintah dan kinerja penyelenggara pemilu atau KPU yang juga rendah.
Sementara faktor kandidat presiden pada pilpres 2014, tidak berpengaruh sama sekali terhadap partisipasi pemilih dalam memberikan suara di TPS.