Jakarta (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Kamis, yang membahas berbagai topik ekonomi.
"Saya sampaikan berulang kali, kita sedang melakukan deregulasi, aturan yang banyak yang harus disederhanakan, semua kementerian harus melakukan ini," kata Presiden Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna itu.
Presiden Jokowi meminta semua aturan yang menghambat kecepatan dalam bertindak agar dipangkas. "Ini yang akan mendorong kita menang dalam kompetisi dengan negara lain," kata Presiden Jokowi dalam rapat yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur merupakan kunci untuk menekan biaya logistik.
Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis ini membahas empat topik yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016.
Selain itu juga membahas program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017.
Sidang kabinet parpurna juga membahas percepatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
"Saya sampaikan berulang kali, kita sedang melakukan deregulasi, aturan yang banyak yang harus disederhanakan, semua kementerian harus melakukan ini," kata Presiden Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna itu.
Presiden Jokowi meminta semua aturan yang menghambat kecepatan dalam bertindak agar dipangkas. "Ini yang akan mendorong kita menang dalam kompetisi dengan negara lain," kata Presiden Jokowi dalam rapat yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla.
Presiden juga mengatakan bahwa pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur merupakan kunci untuk menekan biaya logistik.
Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis ini membahas empat topik yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 dan Penghematan Pagu Anggaran Tahun 2016.
Selain itu juga membahas program Prioritas dan Pagu Indikatif dalam RKP 2017.
Sidang kabinet parpurna juga membahas percepatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).