Kendari (Antara News) - Walhi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar diskusi publik tentang krisis ekologi dan ketidakadilan pengelolaan ruang bagi rakyat.
"Pada diskusi publik yang akan dilaksanakan Kamis siang, kami hadirkan pemateri dari aktivis lingkungan dan pakar lingkungan dari akademisi," kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Kisran Makati di Kendari, Rabu.
Menurut dia, tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi publik krisis ekologi dan ketidakadilan pengelolaan ruang bagi rakyat tersebut untuk mendorong pemerintah agar memberi akses dan keadilan bagi rakyat dalam pengelolaan ruang dan ekologi.
Hal itu sangat penting, kata dia, agar pengelolaan setiap ruang dan ekologi yang tersedia dapat melibatkan rakyat secara adil dan berkelanjutan.
"Selama ini rakyat kerap kali hanya menjadi korban dari pengelolaan ruang dan ekologi yang tidak adil, seperti eksploitasi tambang tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat sekitar," katanya.
Ia mengatakan, pengelolaan ruang dan ekologi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, hanya menimbulkan kerusakan lingkungan di mana-mana dan membawa bencana alam.
Celakanya, yang menikmati hasil dari kerusakan lingkungan hanya orang-orang kaya atau pengusaha, sedangkan rakyat sekitar hanya menjadi korban bencana alam yang terjadi, kata dia.
"Oleh karena itu, kita mendorong agar rakyat yang terkenal dengan kearifan lokal dapat diberikan peran dalam pengelolaan ruang dan ekologi sehingga ruang bisa tetap terjaga dari waktu ke waktu," katanya.
"Pada diskusi publik yang akan dilaksanakan Kamis siang, kami hadirkan pemateri dari aktivis lingkungan dan pakar lingkungan dari akademisi," kata Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Kisran Makati di Kendari, Rabu.
Menurut dia, tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi publik krisis ekologi dan ketidakadilan pengelolaan ruang bagi rakyat tersebut untuk mendorong pemerintah agar memberi akses dan keadilan bagi rakyat dalam pengelolaan ruang dan ekologi.
Hal itu sangat penting, kata dia, agar pengelolaan setiap ruang dan ekologi yang tersedia dapat melibatkan rakyat secara adil dan berkelanjutan.
"Selama ini rakyat kerap kali hanya menjadi korban dari pengelolaan ruang dan ekologi yang tidak adil, seperti eksploitasi tambang tanpa mempertimbangkan keselamatan rakyat sekitar," katanya.
Ia mengatakan, pengelolaan ruang dan ekologi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, hanya menimbulkan kerusakan lingkungan di mana-mana dan membawa bencana alam.
Celakanya, yang menikmati hasil dari kerusakan lingkungan hanya orang-orang kaya atau pengusaha, sedangkan rakyat sekitar hanya menjadi korban bencana alam yang terjadi, kata dia.
"Oleh karena itu, kita mendorong agar rakyat yang terkenal dengan kearifan lokal dapat diberikan peran dalam pengelolaan ruang dan ekologi sehingga ruang bisa tetap terjaga dari waktu ke waktu," katanya.