Kendari (Antara News) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan 215 unit kapal untuk nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo di Kendari, Jumat, mengatakan bantuan sarana utama alat tangkap yang diporsikan masuk Sultra senilai Rp35 miliar.
"Bantuan kapal yang pembiayaannya bersumber dari APBN diperuntukan bagi kelompok nelayan sesuai rekomendasi pemerintah kabupaten/kota serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra," kata Askabul.
Proses pengadaan kapal untuk nelayan berkapasitas 5 hingga 30 GT tersebut sepenuhnya dilaksanakan Kementrian Perikanan dan Kelautan melalui mekanisme tender.
"Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi hanya memfasilitasi kelompok nelayan yang diusulkan memperoleh bantuan berdasarkan kriteria yang ada," katanya.
Pemerintah, katanya, mengharapkan bantuan sarana alat tangkap dapat mengatasi keterbatasan modal nelayan atau kelompok nelayan dalam meningkatkan produksi.
Sehingga, kata dia, kelompok yang diusulkan keciprat bantuan benar-benar mereka yang berprofesi sebagai nelayan bukan pengusaha yang bergerak disektor hasil perikanan.
"Kita berharap bantuan tepat sasaran. Jangan disalahgunakan atau dijual," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra mencatat bahwa jatah bantuan kapal untuk nelayan daerah ini meningkat dari 140 uni tahun 2015 menjadi 215 unit tahun 2016.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra Askabul Kijo di Kendari, Jumat, mengatakan bantuan sarana utama alat tangkap yang diporsikan masuk Sultra senilai Rp35 miliar.
"Bantuan kapal yang pembiayaannya bersumber dari APBN diperuntukan bagi kelompok nelayan sesuai rekomendasi pemerintah kabupaten/kota serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra," kata Askabul.
Proses pengadaan kapal untuk nelayan berkapasitas 5 hingga 30 GT tersebut sepenuhnya dilaksanakan Kementrian Perikanan dan Kelautan melalui mekanisme tender.
"Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi hanya memfasilitasi kelompok nelayan yang diusulkan memperoleh bantuan berdasarkan kriteria yang ada," katanya.
Pemerintah, katanya, mengharapkan bantuan sarana alat tangkap dapat mengatasi keterbatasan modal nelayan atau kelompok nelayan dalam meningkatkan produksi.
Sehingga, kata dia, kelompok yang diusulkan keciprat bantuan benar-benar mereka yang berprofesi sebagai nelayan bukan pengusaha yang bergerak disektor hasil perikanan.
"Kita berharap bantuan tepat sasaran. Jangan disalahgunakan atau dijual," ujarnya.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Sultra mencatat bahwa jatah bantuan kapal untuk nelayan daerah ini meningkat dari 140 uni tahun 2015 menjadi 215 unit tahun 2016.