Kendari (Antara News) - Bupati/wali kota dan kepala satuan kerja perangkat daerah se Sulawesi Tenggara (Sultra) diminta tidak merasa takut menggunakan anggaran yang disediakan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam pada Rapat Koordinasi, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Semester I tahun 2015 lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra di Kendari, Senin.
"Anggaran yang disediakan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD tidak terserap sesuai target karena para bupati/wali kota dan kepala satuan kerja perangkat daerah merasa ketakutan akan bermasalah hukum bila menggunakan anggaran yang belum jelas pentunjuk pelaksanaannya," katanya.
Menurut dia, tidak tercapainya target penyerapan anggaran yang disediakan pemerintah, telah menjadi salah satu pemicu terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Hal itu dimungkinkan karena anggaran yang seharusnya sudah dibelanjakan dan beredar di masyarakat masih mengendap di kantor perbendaharaan negara.
"Oleh karena itu, agar anggaran yang masih mengendap itu segera beredar di masyarakat, maka para bupati/wali kota dan kepala satuan kerja perangkat daerah jangan merasa takut menggunakan anggaran yang telah disediakan itu," katanya.
Yang terpenting diperhatikan lanjut Gubernur, anggaraan yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat secara keseluruhan.
"Sepanjang tidak ada niat untuk mencuri uang negara, silahkan gunakan anggaran yang telah disediakan itu," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Nur Alam juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan para pengguna kuasa anggaran.
"Sesuai arahan presiden di Istana Bogor baru-baru ini, aparat penegak hukum jangan sembarangan memeriksa atau menetapkan seseorang jadi tersangka jika tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas tuduhan penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang itu," katanya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati/wali kota, para Ketua DPRD kabupaten/kota dan para kepala satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Provinsi Sultra, Marni Misnur dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Sultra Nelson Ambarita.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam pada Rapat Koordinasi, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Semester I tahun 2015 lingkup Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Sultra di Kendari, Senin.
"Anggaran yang disediakan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD tidak terserap sesuai target karena para bupati/wali kota dan kepala satuan kerja perangkat daerah merasa ketakutan akan bermasalah hukum bila menggunakan anggaran yang belum jelas pentunjuk pelaksanaannya," katanya.
Menurut dia, tidak tercapainya target penyerapan anggaran yang disediakan pemerintah, telah menjadi salah satu pemicu terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Hal itu dimungkinkan karena anggaran yang seharusnya sudah dibelanjakan dan beredar di masyarakat masih mengendap di kantor perbendaharaan negara.
"Oleh karena itu, agar anggaran yang masih mengendap itu segera beredar di masyarakat, maka para bupati/wali kota dan kepala satuan kerja perangkat daerah jangan merasa takut menggunakan anggaran yang telah disediakan itu," katanya.
Yang terpenting diperhatikan lanjut Gubernur, anggaraan yang tersedia benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat secara keseluruhan.
"Sepanjang tidak ada niat untuk mencuri uang negara, silahkan gunakan anggaran yang telah disediakan itu," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Nur Alam juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak mencari-cari kesalahan para pengguna kuasa anggaran.
"Sesuai arahan presiden di Istana Bogor baru-baru ini, aparat penegak hukum jangan sembarangan memeriksa atau menetapkan seseorang jadi tersangka jika tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas tuduhan penyelewengan yang dilakukan oleh seseorang itu," katanya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati/wali kota, para Ketua DPRD kabupaten/kota dan para kepala satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Provinsi Sultra, Marni Misnur dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Sultra Nelson Ambarita.