Kendari (Antara News) - Pemerintah Kota Kendari melalui jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengantisipasi sejak dini peredaran bahan ajar bermaterikan misi radikalisme.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Makmur di Kendari, Minggu, mengatakan para kepala sekolah, pengawas dan pemangku kepentingan menyikapi serius adanya buku pelajaran yang bermaterikan radikalisme.
"Pemerintah Kota Kendari bergerak cepat dengan menginstruksikan pihak sekolah untuk menarik bahan ajar yang diduga bermaterikan radikalisme namun tidak ditemukan," katanya.
Menurut dia materi bahan ajar yang beredar di Sultra mayoritas terbitan dari perusahaan milik PT Intan Pariwara, PT Ganexa dan PT Airlangga Surabaya.
Namun demikian, kata dia, Dinas Dikbud Kendari terus mengimbau kalangan guru, pihak sekolah dan pengawas selalu aktif mendeteksi buku paket pelajaran yang beredar sehingga tidak kecolongan.
"Kemungkinan besar bahan ajar bermaterikan radikalisme hanya beredar di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Mudah-mudahan belum masuk Kendari," katanya.
Pengurus PGRI Sultra, Laode Liyu mengatakan peredaran bahan ajar bermuatan radikalisme harus ditangkal sejak dini karena mengancam pemahaman ideologi kalangan anak pelajar.
"Semua elemen bertanggung jawab menangkal upaya pengembangan ideologi yang menyimpang dari konstitusi negara kita. Usia pelajar rawan dari pengaruh radikalisme," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, setiap perusahaan yang akan mengedarkan buku pelajaran, baik secara langsun maupun melalui guru-guru di sekolah harus mendapat persetujuan dari instansi terkait.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Makmur di Kendari, Minggu, mengatakan para kepala sekolah, pengawas dan pemangku kepentingan menyikapi serius adanya buku pelajaran yang bermaterikan radikalisme.
"Pemerintah Kota Kendari bergerak cepat dengan menginstruksikan pihak sekolah untuk menarik bahan ajar yang diduga bermaterikan radikalisme namun tidak ditemukan," katanya.
Menurut dia materi bahan ajar yang beredar di Sultra mayoritas terbitan dari perusahaan milik PT Intan Pariwara, PT Ganexa dan PT Airlangga Surabaya.
Namun demikian, kata dia, Dinas Dikbud Kendari terus mengimbau kalangan guru, pihak sekolah dan pengawas selalu aktif mendeteksi buku paket pelajaran yang beredar sehingga tidak kecolongan.
"Kemungkinan besar bahan ajar bermaterikan radikalisme hanya beredar di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Mudah-mudahan belum masuk Kendari," katanya.
Pengurus PGRI Sultra, Laode Liyu mengatakan peredaran bahan ajar bermuatan radikalisme harus ditangkal sejak dini karena mengancam pemahaman ideologi kalangan anak pelajar.
"Semua elemen bertanggung jawab menangkal upaya pengembangan ideologi yang menyimpang dari konstitusi negara kita. Usia pelajar rawan dari pengaruh radikalisme," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, setiap perusahaan yang akan mengedarkan buku pelajaran, baik secara langsun maupun melalui guru-guru di sekolah harus mendapat persetujuan dari instansi terkait.