Jakarta (Antara News) - Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi meminta pemilik perkebunan sawit di Malaysia memperhatikan keselamatan, kesejahteraan dan hak-hak dasar para buruh migran Indonesia.
Menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin, Menlu mengungkapkan hal itu saat kunjungan kerjanya ke Malaysia pada Minggu (25/1), berkesempatan mengadakan acara tatap muka dan dialog dengan lebih dari 100 buruh migran Indonesia (BMI) di perusahaan ladang sawit milik Malaysia Sime Darby serta 109 BMI yang berada di penampungan KBRI Kuala Lumpur.
Pada pertemuan di perkebunan sawit, Menlu memberikan masukan kepada pihak perusahaan untuk membantu menyelesaikan berbagai isu yang berhubungan dengan perizinan dan beberapa isu lain yang sempat didiskusikan dengan BMI.
Retno menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk selalu hadir dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seluruh warga negara dan buruh migran Indonesia (WNI/BMI) di luar negeri.
Dia juga menyampaikan bahwa pada kesempatan e-blusukan yang dilaksanakan Presiden RI Joko Widodo pada Desember 2014 telah diperoleh sangat banyak masukan untuk memperbaiki sistem di Tanah Air.
Menurut Retno, agenda tersebut menjadi prioritas bagi Kementerian Luar Negeri agar dapat mendengar secara langsung permasalahan yang dihadapi para buruh migran Indonesia di Malaysia.
"Upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal adalah melalui penyediaan layanan telepon 'hotline' guna membantu WNI dan BMI di Malaysia agar lebih mudah menjangkau Perwakilan RI," ujar dia.
Menurut keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin, Menlu mengungkapkan hal itu saat kunjungan kerjanya ke Malaysia pada Minggu (25/1), berkesempatan mengadakan acara tatap muka dan dialog dengan lebih dari 100 buruh migran Indonesia (BMI) di perusahaan ladang sawit milik Malaysia Sime Darby serta 109 BMI yang berada di penampungan KBRI Kuala Lumpur.
Pada pertemuan di perkebunan sawit, Menlu memberikan masukan kepada pihak perusahaan untuk membantu menyelesaikan berbagai isu yang berhubungan dengan perizinan dan beberapa isu lain yang sempat didiskusikan dengan BMI.
Retno menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk selalu hadir dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seluruh warga negara dan buruh migran Indonesia (WNI/BMI) di luar negeri.
Dia juga menyampaikan bahwa pada kesempatan e-blusukan yang dilaksanakan Presiden RI Joko Widodo pada Desember 2014 telah diperoleh sangat banyak masukan untuk memperbaiki sistem di Tanah Air.
Menurut Retno, agenda tersebut menjadi prioritas bagi Kementerian Luar Negeri agar dapat mendengar secara langsung permasalahan yang dihadapi para buruh migran Indonesia di Malaysia.
"Upaya konkret yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal adalah melalui penyediaan layanan telepon 'hotline' guna membantu WNI dan BMI di Malaysia agar lebih mudah menjangkau Perwakilan RI," ujar dia.