Bogor (Antara News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada para gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan, Bogor, Senin pagi.
Tampak diantaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
Acara tersebut berlangsung seusai Presiden Jokowi menerima Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam kesempatan itu Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sedangkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang mendampingi Presiden diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Kehutanan dan SDA Siti Nurbaya serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono.
Dalam pengantar pengarahannya, Presiden Jokowi mengatakan perlunya singkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.
Untuk itu, ia berharap dalam kesempatan itu dapat mendengarkan berbagai program yang tengah berjalan di Provinsi.
Presiden Jokowi mengatakan pertemuan dengan para gubernur terus dilanjutkan guna memastikan agar pembangunan pusat dan daerah sinkron, terhubung dan berkelanjutan.
"Ini pertemuan yang kedua, memang ini akan terus kita lakukan, mungkin bisa bulanan, mungkin bisa mingguan supaya bisa sinkron antara program pusat dan juga keinginan daerah," kata Presiden.
Presiden mengatakan, dengan adanya pertemuan berkala, pemerintah pusat bisa memperoleh masukan dan informasi yang lebih baik dari daerah.
Dengan demikian, maka program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah terus berkesinambungan dengan pembangunan yang dilakukan daerah.
"Misalnya kita ingin, dalam 5 tahun 30 bendungan, tapi smuanya ingin bendungan sehingga kurang. Maka kita putuskan sampai 49 bendungan. Jadi kira-kira itu, agar sambung antara pusat dan daerah. Ini penting sekali," kata Presiden.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya mengharapkan adanya tambahan dana baru bagi setiap pemerintah provinsi sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program prioritas pemerintah.
"Rekomendasi salah satunya dalam 3 pertemuan kami (APPSI), berharap ada dana baru Rp1 triliun per provinsi," katanya saat menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin.
Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan tersebut mengatakan dana tersebut akan dipergunakan untuk mengakselerasi program-program pembangunan prioritas pemerintah pusat seperti ketahanan pangan.
Syahrul juga berharap adanya kesinambungan pembangunan dengan pemerintahan sebelumnya mengingat masih banyak program yang telah 'groundbreaking' di masa pemerintahan lalu.
Syahrul pada kesempatan itu juga mengharapkan adanya perlindungan terkait dengan perkara tuduhan koruspi yang belum terbukti dan belum melalui proses yang benar, namun sudah diungkap ke publik.
Hal ini, menurut dia, mengakibatkan pemerintahan di daerah terdelegitimasi.
"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan legitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, Dirjen, Inspektorat, ini diatur dalam UU, Bapak Presiden," katanya.
Selain itu, ia juga berharap provinsi diberikan kewenangan lebih untuk memberikan sanksi atau ganjaran kepada kabupaten dan kota sebagai sarana pengendalian.
Tampak diantaranya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
Acara tersebut berlangsung seusai Presiden Jokowi menerima Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kantor Presiden, Jakarta.
Dalam kesempatan itu Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sedangkan sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang mendampingi Presiden diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan, Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Kehutanan dan SDA Siti Nurbaya serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono.
Dalam pengantar pengarahannya, Presiden Jokowi mengatakan perlunya singkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.
Untuk itu, ia berharap dalam kesempatan itu dapat mendengarkan berbagai program yang tengah berjalan di Provinsi.
Presiden Jokowi mengatakan pertemuan dengan para gubernur terus dilanjutkan guna memastikan agar pembangunan pusat dan daerah sinkron, terhubung dan berkelanjutan.
"Ini pertemuan yang kedua, memang ini akan terus kita lakukan, mungkin bisa bulanan, mungkin bisa mingguan supaya bisa sinkron antara program pusat dan juga keinginan daerah," kata Presiden.
Presiden mengatakan, dengan adanya pertemuan berkala, pemerintah pusat bisa memperoleh masukan dan informasi yang lebih baik dari daerah.
Dengan demikian, maka program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah terus berkesinambungan dengan pembangunan yang dilakukan daerah.
"Misalnya kita ingin, dalam 5 tahun 30 bendungan, tapi smuanya ingin bendungan sehingga kurang. Maka kita putuskan sampai 49 bendungan. Jadi kira-kira itu, agar sambung antara pusat dan daerah. Ini penting sekali," kata Presiden.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya mengharapkan adanya tambahan dana baru bagi setiap pemerintah provinsi sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program prioritas pemerintah.
"Rekomendasi salah satunya dalam 3 pertemuan kami (APPSI), berharap ada dana baru Rp1 triliun per provinsi," katanya saat menyampaikan laporan kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin.
Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan tersebut mengatakan dana tersebut akan dipergunakan untuk mengakselerasi program-program pembangunan prioritas pemerintah pusat seperti ketahanan pangan.
Syahrul juga berharap adanya kesinambungan pembangunan dengan pemerintahan sebelumnya mengingat masih banyak program yang telah 'groundbreaking' di masa pemerintahan lalu.
Syahrul pada kesempatan itu juga mengharapkan adanya perlindungan terkait dengan perkara tuduhan koruspi yang belum terbukti dan belum melalui proses yang benar, namun sudah diungkap ke publik.
Hal ini, menurut dia, mengakibatkan pemerintahan di daerah terdelegitimasi.
"Artinya kami berharap tidak ada ekspose perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses. Kami kehilangan legitimasi pemerintahan, wibawa pemerintahan, padahal belum tentu itu menjadi persoalan. Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, Dirjen, Inspektorat, ini diatur dalam UU, Bapak Presiden," katanya.
Selain itu, ia juga berharap provinsi diberikan kewenangan lebih untuk memberikan sanksi atau ganjaran kepada kabupaten dan kota sebagai sarana pengendalian.