Kendari (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 kepada DPRD setempat sebesar Rp2,299 triliun.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada di Kendari, Jum`at, mengatakan dengan nilai RAPBD tersebut, Pemprov Sultra merecanakan belanja langsung sekitar Rp1,2 triliun dan belanja tidak langsung Rp1,1 triliun.
"Dengan RAPBD sebesar Rp2,999, Pemprov Sultra merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2,330 triliun," katanya.
Menurut dia, postur RAPBD yang diajukan Pemprov Sultra yang lebih besar nilai belanja langsung dari pada belanja tidak langsung itu mencerminkan anggaran pembangunan belum berpihak kepada masyarakat.
"Anggaran pembangunan yang berpihak kepada masyarakat idealnya belanja tidak langsung harus lebih besar dengan perimbangan 70 persen berbanding 30 persen," katanya.
Menurut dia, alokasi anggaran belanja langsung hanya untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah, termasuk membayar gaji pegawai. Sedangkan alokasi anggaran belanja tidak langsung, dipakai untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi pertanian serta perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
"Postur RAPBD yang kemudian akan ditetapkan menjadi APBD ini mesti diperbaiki sehingga ke depan nilai belanja tidak langsung menjadi lebih besar dari belanja langsung," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada di Kendari, Jum`at, mengatakan dengan nilai RAPBD tersebut, Pemprov Sultra merecanakan belanja langsung sekitar Rp1,2 triliun dan belanja tidak langsung Rp1,1 triliun.
"Dengan RAPBD sebesar Rp2,999, Pemprov Sultra merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp2,330 triliun," katanya.
Menurut dia, postur RAPBD yang diajukan Pemprov Sultra yang lebih besar nilai belanja langsung dari pada belanja tidak langsung itu mencerminkan anggaran pembangunan belum berpihak kepada masyarakat.
"Anggaran pembangunan yang berpihak kepada masyarakat idealnya belanja tidak langsung harus lebih besar dengan perimbangan 70 persen berbanding 30 persen," katanya.
Menurut dia, alokasi anggaran belanja langsung hanya untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah, termasuk membayar gaji pegawai. Sedangkan alokasi anggaran belanja tidak langsung, dipakai untuk membiayai pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi pertanian serta perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
"Postur RAPBD yang kemudian akan ditetapkan menjadi APBD ini mesti diperbaiki sehingga ke depan nilai belanja tidak langsung menjadi lebih besar dari belanja langsung," katanya.