Kendari, (Antara News) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi tindakan tegas PT Pertamina yang menghentikan sementara pasokan bahan bakar minyak bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang nakal.
Anggota DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo di Kendari, Rabu, mengatakan praktek nakal SPBU yang menjual bahan bakar minyak tidak sesuai peruntukannya meresahkan banyak pihak sehingga harus diawasi.
"Sudah tepat kalau Pertamina mengawasi ketat SPBU dalam menyalurkan bahan bakar minyak karena yang punya minyak adalah Pertamina," kata Yaudu Salam Ajo, politisi PKS.
Bahan bakar minyak, khususnya premium dan solar menjadi kebutuhan utama publik sehingga penyalurannya harus sesuai mekanisme agar semua pihak tidak merasa dirugikan.
"Fenomena antrian memperoleh solar pada tingkat SPBU menimbulkan pertanyaan. Apakah kekurangan stok, permintaan tinggi atau ada permainan oknum terkait dalam pendistribusian bahan bakar jenis solar," kata Yaudu dengan nada tanya.
DPRD, kata Yaudu, mengimbau masyarakat untuk ikut memantau penyaluran bahan bakar minyak dan jika menemukan bukti adanya penyelewengan segera laporkan kepada aparat penegak hukum maupun PT Pertamina.
Secara terpisah Sales Representative PT Pertamina Area Sultra, Denny Nugrahanto, menegaskan akan menghentikan suplai BBM kepada SPBU yang terbukti bermain atau SPBU nakal.
"Pertamina tidak mentolerir SPBU yang menjual minyak tidak sesuai peruntukannya. Sanksi terberat berupa menghentikan suplai bahan bakar dengan batas waktu tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran," kata Denny.
Menurut Denny, tahun lalu pihaknya telah memberikan sanksi kepada sekitar 10 SPBU karena tertangkap tangan melayani pembeli tidak sesuai peruntukan.
"Terpaksa SPBU tersebut kami hentikan suplai BBM, khususnya BBM jenis solar yang sering diperjualbelikan tidak sesuai sasaran," katanya.
Pertamina wilayah Sulta katanya, selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian guna memperketat pengawasan distribusi dan penjualan BBM pada tingkat SPBU agar tepat sasaran.
Anggota DPRD Sultra Yaudu Salam Ajo di Kendari, Rabu, mengatakan praktek nakal SPBU yang menjual bahan bakar minyak tidak sesuai peruntukannya meresahkan banyak pihak sehingga harus diawasi.
"Sudah tepat kalau Pertamina mengawasi ketat SPBU dalam menyalurkan bahan bakar minyak karena yang punya minyak adalah Pertamina," kata Yaudu Salam Ajo, politisi PKS.
Bahan bakar minyak, khususnya premium dan solar menjadi kebutuhan utama publik sehingga penyalurannya harus sesuai mekanisme agar semua pihak tidak merasa dirugikan.
"Fenomena antrian memperoleh solar pada tingkat SPBU menimbulkan pertanyaan. Apakah kekurangan stok, permintaan tinggi atau ada permainan oknum terkait dalam pendistribusian bahan bakar jenis solar," kata Yaudu dengan nada tanya.
DPRD, kata Yaudu, mengimbau masyarakat untuk ikut memantau penyaluran bahan bakar minyak dan jika menemukan bukti adanya penyelewengan segera laporkan kepada aparat penegak hukum maupun PT Pertamina.
Secara terpisah Sales Representative PT Pertamina Area Sultra, Denny Nugrahanto, menegaskan akan menghentikan suplai BBM kepada SPBU yang terbukti bermain atau SPBU nakal.
"Pertamina tidak mentolerir SPBU yang menjual minyak tidak sesuai peruntukannya. Sanksi terberat berupa menghentikan suplai bahan bakar dengan batas waktu tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran," kata Denny.
Menurut Denny, tahun lalu pihaknya telah memberikan sanksi kepada sekitar 10 SPBU karena tertangkap tangan melayani pembeli tidak sesuai peruntukan.
"Terpaksa SPBU tersebut kami hentikan suplai BBM, khususnya BBM jenis solar yang sering diperjualbelikan tidak sesuai sasaran," katanya.
Pertamina wilayah Sulta katanya, selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian guna memperketat pengawasan distribusi dan penjualan BBM pada tingkat SPBU agar tepat sasaran.