Kendari, (ANTARA News) - Kehadiran Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) di Sulawesi Tenggara (Sultra) cukup berperan dalam proses penentuan pengupahan bagi nasib tenaga kerja yang bekerja di seluruh perusahaan di daerah ini.
"Saya melihat bahwa antara pekerja (buruh) dengan pihak perusahaan cukup harmonis, jarang dan bahkan tidak terdengar adanya kekisruhan diantara mereka," kata pelaksana Kadis Pekerjaan Umum, H Samaruddin yang sekaligus mewakili gubernur, saat membuka Musyawarah Provinsi ke-II DPP Apindo Sultra yang dirangkaikan dengan `Business Gathering` di Kendari, Sabtu.
Hadir pada kegiatan Musprov Apindo Sultra, Koordinator Tim Ligitasi Dewan Pimpinan Nasional (Apindo), Endang Susilowati, yang sekaligus tampil sebagai nara sumber terkait peluang dan usaha bisnis yang bisa dikembangkan di internal Apindo sebagai mitra pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah.
Menurut Samaruddin, sebagai mitra pemerintah, Apindo sudah memberi kontribusi yang cukup bagi daerah, termasuk ikut membangun perkembangan ekonomi di Sultra yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan signifikan.
"Kalau pada triwulan dua dan ke tiga di tahun ini, mencapai angka 7 persen, namun menjelang akhir tahun 2012 ini oleh pihak Bank Indonesia, justru melaporkan telah melampau angka yang cukup pantastis dengan meningkat dua dijit yakni mencapai angka 12 persen," katanya.
Walaupun, beberapa bulan terakhir, angka pengangguran sedikit meningkat, disebabkan karena adanya Kepmen ESDM erkait pelarangan ekspor tanah ore (setengah jadi untuk nikel), sehingga banyak perusahaan tambang di daerah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang jumlah mencapai 5000-an tenaga kerja di Sultra.
Namun demikian kata dia, dengan PHK pekerja di berbagai perusahaan pertambangan itu, tidak menimbulkan gejolak, karena pekerja yang diberhentikan itu, banyak yang kembali bekerja ke sektor lain khususnya di bidang perkebunan dan pertanian.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Sultra, Gunawan Yiedri mengatakan, selama kepengurusan lima tahun terakhir diakuinya masih banyak kendala dan kekuranagan yang belum tercapai, apa yang dinginkan pengurus maupun msyarakat.
Namun demikian, keterlibatan Apindo dalam setiaap langka dan kebijakan terkait pengupahan buruh dan pengusaha, Apindo selalau ada disitu.
"Tentu kami berharap, kepengurusan Apindo yang baru (2012-2017), apa yang belum dilakukan dan diselesaikan dari pengurus lama akan bisa diwujudkan oleh kepengurusan yang terpilih nanti," katanya.
Sementara itu, salah satu pengurus Apindo Sultra, Ratno, mengatakan, kepengurusan Apindo yang dinakodai bapak Gunawan selama lima tahun etrakhir cukup harmonis dan mamberikan kontribusai positif baik diinternal pengurus maupun hubungan di luar pengurus.
Saat ditanya calon kandisat pengganti pengurus lama, secara spontan menyatakan bahwa dimungkinkan Pimpinan Gunawan Liedri tetap memegang kepengurusan Apindo untuk lima tahun ke depan.
"Memang ada beberapa pengurus inti sebaiknya digeser ke tempat lain, sedangkan untuk posisi sebagai sekretaris diharapkan ketua panitia yang Musprov ke-II 2012 adalah bapak Paterai Andi Tjullang.(Ant).
"Saya melihat bahwa antara pekerja (buruh) dengan pihak perusahaan cukup harmonis, jarang dan bahkan tidak terdengar adanya kekisruhan diantara mereka," kata pelaksana Kadis Pekerjaan Umum, H Samaruddin yang sekaligus mewakili gubernur, saat membuka Musyawarah Provinsi ke-II DPP Apindo Sultra yang dirangkaikan dengan `Business Gathering` di Kendari, Sabtu.
Hadir pada kegiatan Musprov Apindo Sultra, Koordinator Tim Ligitasi Dewan Pimpinan Nasional (Apindo), Endang Susilowati, yang sekaligus tampil sebagai nara sumber terkait peluang dan usaha bisnis yang bisa dikembangkan di internal Apindo sebagai mitra pekerja, pengusaha dan pemerintah daerah.
Menurut Samaruddin, sebagai mitra pemerintah, Apindo sudah memberi kontribusi yang cukup bagi daerah, termasuk ikut membangun perkembangan ekonomi di Sultra yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan signifikan.
"Kalau pada triwulan dua dan ke tiga di tahun ini, mencapai angka 7 persen, namun menjelang akhir tahun 2012 ini oleh pihak Bank Indonesia, justru melaporkan telah melampau angka yang cukup pantastis dengan meningkat dua dijit yakni mencapai angka 12 persen," katanya.
Walaupun, beberapa bulan terakhir, angka pengangguran sedikit meningkat, disebabkan karena adanya Kepmen ESDM erkait pelarangan ekspor tanah ore (setengah jadi untuk nikel), sehingga banyak perusahaan tambang di daerah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang jumlah mencapai 5000-an tenaga kerja di Sultra.
Namun demikian kata dia, dengan PHK pekerja di berbagai perusahaan pertambangan itu, tidak menimbulkan gejolak, karena pekerja yang diberhentikan itu, banyak yang kembali bekerja ke sektor lain khususnya di bidang perkebunan dan pertanian.
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Sultra, Gunawan Yiedri mengatakan, selama kepengurusan lima tahun terakhir diakuinya masih banyak kendala dan kekuranagan yang belum tercapai, apa yang dinginkan pengurus maupun msyarakat.
Namun demikian, keterlibatan Apindo dalam setiaap langka dan kebijakan terkait pengupahan buruh dan pengusaha, Apindo selalau ada disitu.
"Tentu kami berharap, kepengurusan Apindo yang baru (2012-2017), apa yang belum dilakukan dan diselesaikan dari pengurus lama akan bisa diwujudkan oleh kepengurusan yang terpilih nanti," katanya.
Sementara itu, salah satu pengurus Apindo Sultra, Ratno, mengatakan, kepengurusan Apindo yang dinakodai bapak Gunawan selama lima tahun etrakhir cukup harmonis dan mamberikan kontribusai positif baik diinternal pengurus maupun hubungan di luar pengurus.
Saat ditanya calon kandisat pengganti pengurus lama, secara spontan menyatakan bahwa dimungkinkan Pimpinan Gunawan Liedri tetap memegang kepengurusan Apindo untuk lima tahun ke depan.
"Memang ada beberapa pengurus inti sebaiknya digeser ke tempat lain, sedangkan untuk posisi sebagai sekretaris diharapkan ketua panitia yang Musprov ke-II 2012 adalah bapak Paterai Andi Tjullang.(Ant).