Kendari (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya membuka akses pasar bagi produk hasil usaha pertanian dan perkebunan di daerah itu dengan cara memperpendek jalur distribusi pemasaran dari petani ke pengusaha besar.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra Saemu Alwi di Kendari, Senin, mengatakan langkah itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan para petani kepada tengkulak.
"Petani sering menjadi korban tengkulak yang sering mempermainkan harga di bawah harga standar pasar, sehingga pemerintah harus menjadi jembatan jalur distribusi pemasaran produk pertanian menuju pasar lebih luas," katanya.
Menurutnya, panjangnya jalur distribusi pemasaran produk selama ini, yaitu dari petani, kemudian ke pengumpul, tengkulak hingga ke pengusaha menyebabkan petani berada pada posisi lemah.
Ia mengatakan, langkah yang dilakukan pemerintah membuka akses pemasaran produk dari petani langsung kepada pengusaha besar tersebut, sebagai jaminan kepada petani untuk mempermudah mereka memasarkan produk pertanian yang dihasilkan.
"Melalui upaya tersebut, petani terbebas dari permainan harga di pasar yang dilakukan para tengkulak dengan membeli produk pertanian atau perkebunan dengan harga murah agar mereka mendapatkan keuntungan berlipat," katanya.
Ia menjelaskan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah itu sudah termasuk penetapan standardisasi harga untuk pasar nasional dan mempromosikan produk pertanian kepada pasar yang lebih luas.
"Dengan cara seperti ini, petani bisa konsentrasi untuk menggarap lahan guna meningkatkan produksinya, sementara pemerintah bertugas membuka akses pemasaran produksi," katanya.
Menurut Saemu, membuka akses pemasaran produk petani harus didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan harapan mereka ke depan mampu menghasilkan produk berkualitas.
"Dengan cara seperti ini pula kita bisa mendeteksi seluruh hasil produksi pertanian dan perkebunan Sultra yang ke luar daerah," katanya. (ANT).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sultra Saemu Alwi di Kendari, Senin, mengatakan langkah itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan para petani kepada tengkulak.
"Petani sering menjadi korban tengkulak yang sering mempermainkan harga di bawah harga standar pasar, sehingga pemerintah harus menjadi jembatan jalur distribusi pemasaran produk pertanian menuju pasar lebih luas," katanya.
Menurutnya, panjangnya jalur distribusi pemasaran produk selama ini, yaitu dari petani, kemudian ke pengumpul, tengkulak hingga ke pengusaha menyebabkan petani berada pada posisi lemah.
Ia mengatakan, langkah yang dilakukan pemerintah membuka akses pemasaran produk dari petani langsung kepada pengusaha besar tersebut, sebagai jaminan kepada petani untuk mempermudah mereka memasarkan produk pertanian yang dihasilkan.
"Melalui upaya tersebut, petani terbebas dari permainan harga di pasar yang dilakukan para tengkulak dengan membeli produk pertanian atau perkebunan dengan harga murah agar mereka mendapatkan keuntungan berlipat," katanya.
Ia menjelaskan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah itu sudah termasuk penetapan standardisasi harga untuk pasar nasional dan mempromosikan produk pertanian kepada pasar yang lebih luas.
"Dengan cara seperti ini, petani bisa konsentrasi untuk menggarap lahan guna meningkatkan produksinya, sementara pemerintah bertugas membuka akses pemasaran produksi," katanya.
Menurut Saemu, membuka akses pemasaran produk petani harus didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan harapan mereka ke depan mampu menghasilkan produk berkualitas.
"Dengan cara seperti ini pula kita bisa mendeteksi seluruh hasil produksi pertanian dan perkebunan Sultra yang ke luar daerah," katanya. (ANT).