Kolaka (ANTARA News) - APBD Perubahan 2011 Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara sebelumnya sebesar Rp644,187 miliar lebih setelah perubahan menjadi Rp726 miliar lebih atau terjadi penambahan sebesar Rp81 miliar lebih atau naik 12,69 persen.
Penetapan APBD Perubahan Kolaka itu melalui sidang Paripurana DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Parmin Dasir itu dihadiri Bupati Buhari Matta serta Wakil Bupati Amir Sahaka di Gedung DPRD, Sabtu.
"Meski penetapan perubahan APBD 2011 mengalami keterlambatan namun jajaran eksekutif dengan didukung oleh semua pihak termasuk DPRD akan berusaha bekerja keras untuk melakukan percepatan penyelesaian agenda-agenda bersama sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," ungkap Bupati Kolaka yang juga ketua DPW PPP itu.
Ia mengatakan, perubahan APBD tahun 2011 dalam pelaksanaannya memuat penyesuaian,pergeseran serta penambahan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
"Perubahan APBD kali ini memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengimplementasikan tugas-tugas desentralisasi sekaligus mendukung tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang dijabarkan dalam satuan perangkat kerja daerah (SKPD),"katanya.
Menurutnya, untuk mempertajam target program dan kegiatan strategis pemerintah yaitu program gerakan pembangunan masyarakat sejahtera (Gerbangmastra), Bahteramas dan program nasional lainnya harus diselesaikan hingga akhir tahun 2011 seperti peningkatan infrastruktur jalan, air bersih, pengadaan logistik RSUD, jasa medis dan para medis serta pembangunan ruang kelas baru bagi sekolah darurat.
Selain itu, penetapan perubahan APBD ini juga berkaitan dengan pengembangan dunia usaha dengan kepentingan ekonomi karena alokasi dana yang tertuang di dalam perubahan APBD mempunyai pengaruh yang nyata dalam roda perekonomian, jelas Buhari Matta.
Buhari juga menjelaskan rancangan perubahan APBD sebelum ditetapkan telah dievaluasi oleh Gubernur Sultra dengan maksud agar terjalin sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program provinsi serta program nasional sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Permendagri nomor: 57 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, dari sembilan fraksi yang menyetujui penetapan perubahan APBD tersebut, ada beberapa fraksi menitipkan pesan kepada pihak eksekutif diantaranya Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi, Umar Tebu, sektor penarikan PAD memang mengalami kenaikan yang signifikan dan patut kita beri apresiasi namun ada pula SKPD yang belum maksimal mencari sumber-sumber PAD.
Seperti di kecamatan yang sudah diberikan beberapa kewenangan oleh Pemda Kolaka dalam melakukan penarikan PAD belum maksimal.
Selain itu kata Umar Tebu, Dinas Pertambangan juga belum maksimal memasukkan PAD karena hingga kini dari target Rp26 Miliar yang diberikan sektor ini baru memasukkan PAD sebesar Rp15 Miliar.
"Ini yang harus menjadi perhatian karena sektor ini menjadi andalan dalam memungut PAD," ungkapnya.
Sementara Politisi PKS, Nursiah mengingatkan kepada pihak eksekutif agar disiplin dalam menggunakan anggaran harus melalui perhitungan yang baik.
"Kami meminta kepada pihak eksekutif agar pembahasan RAPBD 2012 agar secepatnya dibahas mengingat tersisa dua bulan lagi kita sudah memasuki 2012," katanya. (Ant).
Penetapan APBD Perubahan Kolaka itu melalui sidang Paripurana DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Parmin Dasir itu dihadiri Bupati Buhari Matta serta Wakil Bupati Amir Sahaka di Gedung DPRD, Sabtu.
"Meski penetapan perubahan APBD 2011 mengalami keterlambatan namun jajaran eksekutif dengan didukung oleh semua pihak termasuk DPRD akan berusaha bekerja keras untuk melakukan percepatan penyelesaian agenda-agenda bersama sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," ungkap Bupati Kolaka yang juga ketua DPW PPP itu.
Ia mengatakan, perubahan APBD tahun 2011 dalam pelaksanaannya memuat penyesuaian,pergeseran serta penambahan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggara pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
"Perubahan APBD kali ini memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk mengimplementasikan tugas-tugas desentralisasi sekaligus mendukung tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang dijabarkan dalam satuan perangkat kerja daerah (SKPD),"katanya.
Menurutnya, untuk mempertajam target program dan kegiatan strategis pemerintah yaitu program gerakan pembangunan masyarakat sejahtera (Gerbangmastra), Bahteramas dan program nasional lainnya harus diselesaikan hingga akhir tahun 2011 seperti peningkatan infrastruktur jalan, air bersih, pengadaan logistik RSUD, jasa medis dan para medis serta pembangunan ruang kelas baru bagi sekolah darurat.
Selain itu, penetapan perubahan APBD ini juga berkaitan dengan pengembangan dunia usaha dengan kepentingan ekonomi karena alokasi dana yang tertuang di dalam perubahan APBD mempunyai pengaruh yang nyata dalam roda perekonomian, jelas Buhari Matta.
Buhari juga menjelaskan rancangan perubahan APBD sebelum ditetapkan telah dievaluasi oleh Gubernur Sultra dengan maksud agar terjalin sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program provinsi serta program nasional sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Permendagri nomor: 57 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Sebelumnya, dari sembilan fraksi yang menyetujui penetapan perubahan APBD tersebut, ada beberapa fraksi menitipkan pesan kepada pihak eksekutif diantaranya Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi, Umar Tebu, sektor penarikan PAD memang mengalami kenaikan yang signifikan dan patut kita beri apresiasi namun ada pula SKPD yang belum maksimal mencari sumber-sumber PAD.
Seperti di kecamatan yang sudah diberikan beberapa kewenangan oleh Pemda Kolaka dalam melakukan penarikan PAD belum maksimal.
Selain itu kata Umar Tebu, Dinas Pertambangan juga belum maksimal memasukkan PAD karena hingga kini dari target Rp26 Miliar yang diberikan sektor ini baru memasukkan PAD sebesar Rp15 Miliar.
"Ini yang harus menjadi perhatian karena sektor ini menjadi andalan dalam memungut PAD," ungkapnya.
Sementara Politisi PKS, Nursiah mengingatkan kepada pihak eksekutif agar disiplin dalam menggunakan anggaran harus melalui perhitungan yang baik.
"Kami meminta kepada pihak eksekutif agar pembahasan RAPBD 2012 agar secepatnya dibahas mengingat tersisa dua bulan lagi kita sudah memasuki 2012," katanya. (Ant).