#HAK GUNA USAHA

Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna Barat memastikan memperkuat layanan dan informasi publik guna memastikan pelayanan berjalan optimal, responsif, dan transparan kepada masyarakat. ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahid menyebutkan, pembiayaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan dibagi secara proporsional." ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nusron Wahid menjelaskan status lahanbeberapa perusahaan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). ...

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar terus mendorong penguatan imunitasekonomi dengan memaksimalkan peran inkubator untuk melakukan pendampingan kepada sedikitnya 3.000 UMKM di Ibu Kota ...

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timurtahun ini melakukan optimalisasi lahan (oplah) seluas 13.973 hektare untuk mewujudkan swasembada pangan baik untuk pemenuhan lokal maupun nasional. ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa kebijakan kewajiban kebun plasma untuk pemerataan ekonomi. Menurut dia, tujuan negara ...

Komisi II DPR RI meminta agar seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ...

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuat regulasi penyelesaian konflik permasalahan pertanahan yang bersinggungan dengan ...

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan pentingnya percepatan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor ...

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Nusron Wahid membahas lahan eks hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 seluas 5.873 hektare di Sumatera Utara. ...