Imigrasi Sultra perkuat desa binaan di Wakatobi cegah praktik TPPO

Rabu, 8 April 2026 16:45 WIB

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ganda Samosir bersama jajaran saat bertemu dengan Bupati Wakatobi Haliana, Rabu (8/4/2026). (ANTARA/HO-Imigrasi Sultra)

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat keberadaan desa binaan imigrasi di Kabupaten Wakatobi, Sultra, sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra Ganda Samosir saat dihubungi di Kendari, Rabu, mengatakan penguatan desa binaan ini merupakan bagian dari implementasi 15 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

"Kami membawa misi program akselerasi menteri untuk memastikan fungsi perlindungan imigrasi hadir hingga ke pelosok desa. Saat ini telah terbentuk 30 Desa Binaan Imigrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi," kata Ganda Samosir saat melakukan pertemuan dengan Bupati Wakatobi Haliana.

Dia menyebutkan bahwa 30 desa binaan tersebut diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam literasi hukum bagi masyarakat. Hal itu menurut dia krusial karena Wakatobi merupakan wilayah kepulauan strategis yang memiliki risiko terhadap pengiriman tenaga kerja non-prosedural dan kejahatan transnasional.

"Tujuan utama edukasi ini adalah agar warga tidak menjadi korban sindikat TPPO dan memastikan setiap keberangkatan warga ke luar negeri dilakukan melalui prosedur yang sah secara hukum," ujarnya.

Ganda Samosir mengungkapkan bahwa penguatan desa binaan, pertemuan tersebut juga menyepakati optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).

"Mengingat Wakatobi merupakan destinasi wisata internasional, pengawasan akan dilakukan secara humanis namun tegas guna menjaga keamanan dan ketertiban," kata Ganda Samosir.

Dia menjelaskan bahwa sinergi antara Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dan Pemkab Wakatobi diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah kepulauan lainnya di Sulawesi Tenggara dalam membangun ekosistem keamanan yang stabil serta pelayanan publik yang unggul.

Sementara itu, Bupati Wakatobi Haliana memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif jajaran Imigrasi Sultra. Ia menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Wakatobi siap bersinergi dalam menyediakan instrumen pendukung di lapangan demi keselamatan warga dari eksploitasi manusia.

"Keselamatan warga kami adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Dengan adanya 30 desa binaan yang sudah berjalan, kami siap terus berkolaborasi," ujar Haliana.