ANTAM perkuat sinergi dengan Pemkab Kolaka guna dorong pembangunan berkelanjutan

Sabtu, 11 April 2026 09:42 WIB

PT Antam Tbk UBP Nikel Kolaka saat silaturahmi dan koordinasi bersama Bupati Kolaka di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/HO-PT ANTAM)

Kendari (ANTARA) - PT ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Kolaka memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, guna mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan melalui pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara manajemen ANTAM dengan Bupati Kolaka guna membahas keberlanjutan serta efektivitas pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kolaka Region, CSR & ER Sub Division Head PT ANTAM UBP Nikel Kolaka, Muhammad Rusdan, saat dihubungi di Kolaka, Sabtu, mengatakan bahwa pertemuan strategis ini bertujuan menyelaraskan visi perusahaan dengan pemerintah daerah.

"Sinergi antara sektor industri dan pemerintah adalah kunci untuk memastikan kehadiran investasi tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi secara makro, tetapi juga manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah," ujarnya.

Menurut Rusdan, sinkronisasi ini penting agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan ANTAM berjalan beriringan dengan program pembangunan prioritas Pemkab Kolaka, sehingga tercipta dampak positif yang lebih luas dan merata, terutama di area operasional perusahaan.

Selain memperkuat hubungan dengan Pemkab Kolaka, ANTAM juga membangun kolaborasi strategis dengan dunia akademik melalui pertemuan bersama Rektor Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka.

"Kerja sama dengan perguruan tinggi ini akan difokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program beasiswa, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta berbagai program inovasi sosial lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kolaka Amri menyambut baik langkah proaktif ANTAM tersebut.

Sebelumnya, ia menegaskan bahwa investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kolaka memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal.

"Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), indikator makro pembangunan kita terdampak positif dengan adanya kawasan industri, baik dari sisi angkatan kerja maupun perekonomian," ujar Amri.