Palembang (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan harus bertransformasi secara menyeluruh guna menjawab perubahan karakter dan ekspektasi masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z.
“Generasi sekarang ini berbeda. Mereka tidak mau membayar sesuatu yang tidak prosedural, yang tidak ada dasar atau aturannya. Mereka kritis, hasil didikan media sosial, sangat menghargai transparansi, dan ini bagus sekali,” ujar Nusron Wahid dalam keterangan resmi dikutip ANTARA, Selasa (14/10)
Ia menilai, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, mayoritas pemohon layanan pertanahan akan berasal dari kalangan rumah tangga muda yang menuntut efisiensi, kejelasan proses, dan integritas pelayanan publik.
Menurut Nusron, dua persoalan klasik dalam pelayanan publik, yakni lamanya waktu proses dan pungutan liar, harus diselesaikan secara sistemik melalui inovasi dan reformasi menyeluruh.
Ia menekankan bahwa transformasi pelayanan tidak cukup hanya dengan digitalisasi, tetapi juga harus diiringi perubahan budaya kerja yang adaptif terhadap tuntutan generasi baru.
“Perubahan ini bukan pilihan, tapi keharusan. Kita harus mencari solusi percepatan pelayanan agar sistem pertanahan mampu menjawab kebutuhan generasi masa kini dan masa depan," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, Asnawati, beserta jajaran.
Transformasi pelayanan pertanahan ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih responsif, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan di Indonesia.
