Maluku (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan orasi kebangsaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Kota Ternate.
Dalam orasi-nya, ia menegaskan pentingnya menggunakan keadilan sebagai dasar dalam setiap kebijakan, khususnya terkait pengelolaan tanah nasional.
"Dalam konteks kita mengambil keputusan publik, jadi yang paling penting itu adalah masalah keadilan. Pada kebijakan pertanahan, transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat," ujar Menteri Nusron dikutip Selasa (26/8).
Lebih jauh, keadilan juga menjadi kata kunci dalam kehidupan beragama dan bernegara.
Menurut Menteri Nusron, nilai keadilan harus terus dijunjung tinggi di mana pun posisi seseorang berada, baik sebagai pejabat publik maupun sebagai masyarakat.
Baca juga: Menteri Nusron: Tugas saya sebagai Menteri adalah memberikan kepastian dan harapan
"Karena itu bapak/ibu sekalian, kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, mengedepankan idealisme kita di mana pun kita berpijak, apakah itu sebagai gubernur, menteri, DPR, atau rakyat, kata kunci yang kita perjuangkan adalah keadilan," tegas Menteri Nusron.
Pada orasi kebangsaannya, ia mengingatkan bahwa bangsa ini tidak lagi membutuhkan perdebatan mengenai latar belakang, melainkan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
"Kita sudah tidak lagi saatnya bicara dari mana asal kita, tapi yang paling penting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia ke depan. Lebih-lebih kalau kita bicara tentang konsepsi keislaman, yaitu menyentuh tiga sekaligus, yakni keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Selaku Koordinator Presidium Nasional KAHMI, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, hadir langsung untuk membuka Rakor Regional KAHMI di Ternate ini.
Acara juga dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Pada Rakor yang mengusung tema "Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia" ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, beserta jajaran
Baca juga: 225 Kantor Pertanahan di penjuru Indonesia sudah terapkan layanan peralihan elektronik
Baca juga: Kantor Pertanahan Muna Barat lakukan plotting barang jaminan
