Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mendukung integrasi satu data Indonesia sejalan dengan pengembangan potensi daerah.
Nota Kesepakatan antara Pemprov Jateng dan BPS RI itu ditandatangani oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa data merupakan elemen penting untuk menentukan arah kebijakan publik, sebab ada dokumentasi tentang perkembangan wilayah dari berbagai sektor.
"Data yang akurat dan aktual menjadi titik tolak untuk merencanakan pembangunan daerah," katanya.
Dalam kerja sama ini, Jateng merupakan salah satu provinsi yang menjadi "pilot project" terkait integrasi data BPS RI, dengan fokus kerja sama tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.
"Ini penting dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kolaborasi dengan BPS pusat yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh kabupaten/kota," katanya.
Kerja sama tersebut, meliputi pengumpulan dan validasi data terkait tiga variabel penting, yakni data investasi, data industri, dan data pertanian yang nantinya bisa mengangkat potensi wilayah Jateng.
"Data-data ini perlu dan penting. Karena untuk membuat suatu kebijakan publik yang diambil oleh seorang user, baik itu dari provinsi maupun para bupati/walikota," katanya.
Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. BPS juga menjamin kerahasiaan data internal yang dijadikan bahan kajian.
"Ini selaras dengan kebijakan Mendagri bahwa nanti, tidak hanya inflasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi termasuk data perkembangan ekonomi wilayah di seluruh provinsi Indonesia akan dikembangkan dan yang pertama adalah di Jateng," pungkas Luthfi.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan itu merupakan yang pertama antara BPS RI dengan Pemprov Jateng.
"Data statistik ini bisa dijadikan basis bagi gubernur dan jajarannya untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus resepnya akan tepat. Jika diagnosanya bagus pasti obatnya tidak akan keliru," katanya.
Ia berharap dengan kolaborasi tersebut dapat mengumpulkan data lebih baik dan komprehensif sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan keakuratan dalam menyusun data statistik, dan saat ini ada 7-8 provinsi yang menjadi "pilot project", salah satunya adalah Jawa Tengah.
Ia menjelaskan bahwa Jateng penting dalam perekonomian Indonesia, sebab sekitar 9 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) nasional disumbang oleh provinsi tersebut, dan sepertiga dari ekonom Jateng ditopang oleh sektor industri manufaktur, serta sekitar 14 persen dari ekonomi daerah disumbang oleh pertanian.
"Jadi langkah pertama targetkan dulu ketiga pencatatan data yang lebih baik yaitu untuk data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian," katanya.
