DPR RI: Indonesia perlu ada RS di Makkah guna efektivitas layanan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai pentingnya Indonesia memiliki rumah sakit di Makkah, Arab Saudi, mengingat pembatasan oleh otoritas negara itu terhadap penyediaan layanan kesehatan pada masing-masing maktab atau hotel tempat jamaah menginap.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Edy mengatakan hal itu menjadi hambatan dalam layanan kesehatan. Menurut Edy, pembatasan ini diawasi secara ketat oleh otoritas setempat, sehingga tenaga kesehatan Indonesia tidak bisa membuka pos layanan di lokasi pemondokan.

“Tenaga kesehatan kita hanya diperbolehkan melakukan pemeriksaan awal, selebihnya harus merujuk ke rumah sakit. Ini menjadi tantangan karena sistem rujukan rumah sakit di Arab Saudi belum sepenuhnya familiar bagi tenaga kesehatan kita,” kata Edy di sela kunjungannya ke Makkah sebagai bagian dari Tim Pengawas (Timwa) Haji DPR RI.

“Sebagai gantinya, mereka terpaksa melakukan kunjungan dari pintu ke pintu, memeriksa jamaah secara langsung di kamar-kamar. Ini jelas kurang efisien dan memperberat beban tenaga medis,” ucapnya.

Selain itu Edy juga menyoroti status Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah yang tidak mendapatkan izin resmi dari otoritas setempat. Hal ini disebabkan karena KKHI menggunakan bangunan hotel, yang menurut regulasi Arab Saudi tidak memenuhi syarat untuk fasilitas layanan kesehatan.

“Padahal selama ini KKHI sangat membantu dalam merawat jamaah yang sedang dalam masa pemulihan pasca-dirawat di rumah sakit. Karena tidak ada fasilitas tersebut, jamaah yang belum pulih total kini langsung dikembalikan ke hotel, padahal mereka masih membutuhkan pemantauan lanjutan,” ujarnya.

Oleh karena itu Edy pun mendorong pemerintah untuk melakukan langkah strategis jangka panjang, yakni mendirikan rumah sakit Indonesia di Mekkah. Dia menilai ini akan sangat membantu dari sisi kualitas layanan, komunikasi, dan kenyamanan jamaah.

Menurutnya, pendirian rumah sakit tersebut memerlukan kerja sama resmi dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun hal ini sangat strategis dan layak diperjuangkan, mengingat jumlah jamaah Indonesia yang sangat besar dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks.

“Kita butuh fasilitas yang dikelola oleh Indonesia sendiri, dengan tenaga kesehatan kita yang sudah mengenal kultur dan bahasa jamaah. Ini menyangkut keselamatan warga negara kita di Tanah Suci,” kata Edy Wuryanto.