Kendari (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut pemanfaatan e-katalog merupakan inovasi yang baik untuk transparansi anggaran dalam proses belanja pemerintah.
Wagub Sultra Ir. Hugua saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan sistem digital e-katalog tersebut juga mampu menekan potensi penyimpangan dalam proses belanja pemerintah, karena penerapan e-Katalog 6.0 mewajibkan pembayaran dilakukan hanya setelah barang benar-benar diterima oleh pihak pemesan.
“Berbeda dengan versi sebelumnya, sistem ini lebih transparan. Pembayaran dilakukan setelah barang diterima, bukan hanya berdasarkan dokumen administratif semata. Ini bentuk kontrol nyata,” kata Hugua.
Dia menyampaikan sistem digitalisasi itu juga merupakan bagian dari komitmen terhadap nasional untuk memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik.
Selain itu, penerapan sistem seperti ini harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) demi memastikan APBD digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya bicara teknologi. Niat kepala OPD dalam mengelola keuangan daerah juga harus benar. APBD bukan untuk proyek elite, tapi untuk mengangkat kehidupan masyarakat kecil,” ujarnya.
Hugua juga menjelaskan pihaknya saat ini terus memperkuat upaya reformasi birokrasi dengan mendukung penerapan sistem pengadaan berbasis digital, salah satunya dengan mendukung pelatihan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui platform e-Katalog itu.
Di tempat yang sama, Analis Kebijakan Madya dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP menyampaikan e-Katalog 6.0 tersebut menghadirkan sejumlah perbaikan krusial, seperti mekanisme pengiriman dan validasi penerimaan barang.
"Serta juga dalam pelaksanaan pembayaran yang lebih ketat dan berbasis bukti," ucap Devi Yanuarida.
Sementara itu, Business Development Manager BenQ Indonesia Muhammad Yusup Guamo mengungkapkan pihaknya siap mendukung transformasi digital pengadaan ini.
Sebab, pihaknya menilai e-Katalog 6.0 itu sebagai sarana untuk memperkuat peran produk teknologi lokal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terbuka.
“Ini langkah besar untuk memperluas penetrasi produk dalam negeri sekaligus memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta,” ungkap Yusuf.
Ia berharap melalui pelatihan ini, para perangkat daerah semakin siap mengadopsi sistem pengadaan modern, sekaligus mempercepat pembangunan berbasis digital yang bersih dan akuntabel.
