Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengupayakan ada penambahan insentif bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"TPK khusus mendistribusikan ke ibu hamil hingga balita, masih ada di beberapa tempat, kurang sedikit lagi karena butuh pembiayaan, khususnya mohon doanya buat TPK, untuk pengganti bensin pendistribusian MBG bagi ibu hamil, menyusui, dan balita," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan masih perlu ada pengayaan dan evaluasi khusus untuk pendistribusian MBG oleh TPK untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
"Perlu pengayaan sedikit khusus TPK yang nanti ditugasi untuk mendistribusikan, karena tidak mungkin ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berkumpul setiap hari," ujar dia.
Ia menegaskan pengawasan juga perlu dilakukan secara ketat agar MBG benar-benar dimakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, dan bukan keluarga yang lain.
"Kemarin saat uji coba di lapangan, harus dipastikan MBG untuk ibu hamil itu jangan sampai dimakan oleh bapaknya, berbeda dengan sekolah yang diawasi semua. Kalau untuk balita ya harus dimakan oleh balitanya," ucap Menteri Wihaji.
Ia menjelaskan terdapat tiga model usulan pendistribusian MBG dari Kemendukbangga/BKKBN, pertama, dropping atau meletakkan di pos Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan distribusi dari kader Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) atau kader pendamping.
Model kedua, jasa boga disediakan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan distribusinya dari PKB untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Sedangkan model ketiga yakni makanan diolah oleh Dapur Sehat Atasi Stunting sekaligus didistribusikan kepada hanya balita.
"Ini belum disepakati, tetapi yang sudah dilaksanakan model pertama. Kita mendistribusikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, ini tugasnya TPK dan PKB," tutur Wihaji.
Ia mengemukakan Program MBG telah menjawab masalah asupan gizi di Kemendukbangga/BKKBN sebesar 30 persen, khususnya terkait kasus stunting akibat kekurangan gizi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah upayakan insentif bagi TPK untuk distribusikan MBG
