Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menekankan bahwa Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) maupun blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) tidak bertolak belakang.
"Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, itu juga disampaikan oleh pihak OECD, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Sugiono saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan bahwa BRICS merupakan sebuah grup multilateral yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya.
Dia menuturkan sejak hari pertama bekerja sebagai Menlu RI, dia telah menyatakan sikap Indonesia untuk bergabung dengan BRICS saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Rusia pada akhir Oktober lalu.
"Sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS, sebagai sebuah upaya untuk meng-engage negara-negara yang bergabung di dalam BRICS dan menjadi bridge builder. Kemudian, melakukan balancing act, menjaga kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang," tuturnya.
Adapun sebelum pernyataan sikap untuk bergabung dengan BRICS dikeluarkan, dia menuturkan Indonesia telah melakukan proses aksesi untuk menjadi anggota penuh dari OECD.
Komitmen Indonesia bergabung dengan OECD, kata dia, ditegaskan lewat pertemuan antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11).
"Kita juga sudah melakukan proses accession sebagai negara OECD, yang perlu juga kami sampaikan di sini kunjungan Sekjen OECD menemui Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu juga merupakan sebuah kunjungan yang menguatkan komitmen kita untuk tetap bergabung dengan OECD," kata dia.
Dia pun menegaskan politik luar negeri Indonesia yang akan tetap berada pada posisi non blok dengan tidak ambil bagian dalam blok atau pakta militer mana pun.
"Sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri, di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-blok, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer mana pun," ucap dia.
Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, serta para Wakil Ketua Komisi I DPR RI lainnya, yakni Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, dan Anton Sukartono, serta para direktur jenderal di lingkungan Kemenlu RI lainnya.
