Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menilai penetapan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024 memastikan tidak ada penundaan pemilihan umum seperti yang diwacanakan berbagai pihak.
"Komisi II DPR bersama pemerintah sudah memutuskan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024 maka sudah ada kepastian bahwa tidak akan ada penundaan pemilu. Tahapan pesta demokrasi lima tahunan sudah jelas waktunya," kata Jazilul di Jakarta, Selasa.
Dia menilai setelah disepakatinya jadwal Pemilu 2024, maka sudah saatnya KPU sebagai penyelenggara pemilu, termasuk juga partai politik untuk bersiap-siap melakukan tahapan-tahapan pemilu.
Menurut dia, bagi PKB, setelah penetapan jadwal pemilu itu, maka saatnya "tancap gas" untuk mempersiapkan mesin politik demi merebut kemenangan pada Pemilu 2024.
"Saya sebagai Waketum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB akan merujuk pada jadwal ini untuk menyusun semua tahapan. PKB akan betul-betul menyambut pesta demokrasi nanti dengan penuh kebahagiaan sekaligus optimisme," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah, DPR, dan penyelenggara sepakat pemilu pada tanggal 14 Februari
Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, pada Pemilu 2024, PKB menargetkan perolehan kursi DPR RI sebanyak 100 kursi, yang sebelumnya memperoleh 58 kursi di Pemilu 2019.
Jazilul mengatakan, optimisme PKB itu terlihat dari kesolidan kader di semua tingkatan mulai ranting, anak ranting sampai pusat untuk mencapai target 100 kursi DPR RI.
Menurut dia, pada Pemilu 2024, PKB juga akan mengikuti kontestasi pilpres dengan mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden (capres).
"Hari ini dimana-mana sudah dideklarasikan Gus Muhaimin sebagai calon presiden, dukungan datang dari mana-mana, para ulama, kiai, PC-PC NU, Ansor, Fatayat, Muslimat, PMII, para tokoh desa, para pelaku UMKM, seniman dan lainnya. Semua mendeklarasikan dukungan untuk Gus Muhaimin maju sebagai calon presiden 2024," katanya.
Dia menilai, dukungan tersebut merupakan amanat bagi PKB agar partainya bisa melakukan persiapan sebaik mungkin untuk memenangkan pemilu dan merebut kepemimpinan nasional.