Baubau (Antaranews Sultra) - Ratusan honorer Kategori Dua (K2) Lingkup Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menggelar aksi unjuk rasa meminta diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Salah seorang pendemo, Erwin, di Baubau, Selasa, mengatakan keinginan turun kejalan itu merupakan murni atas dorongan hati nurani meminta pemerintah pusat agar memperhatikan honorer K2 yang telah lama mengabdi.
"Para tenaga honorer K2 tidak pernah lelah dalam mewujudkan kinerja yang baik. Bahkan ibu-ibu yang telah mengabdi cukup lama rela meninggalkan anak dan suami untuk melayani masyarakat," ujarnya.
Sehingga, menurut dia, sudah sepantasnya tenaga honorer meminta menjadi PNS karena sudah lama berjuang dalam memberikan pelayanan bagi bangsa dan negara.
"PNS harga mati, sudah lama kita menyuarakan ini tapi sampai saat ini tidak ada perhatian. Oleh karena itu kami meminta pemda agar meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat untuk mengakomodir K2 tanpa menunggu revisi Undang-undang ASN Nomor 5/2018," katanya.
Memang, kata dia, saat ini pemerintah pusat telah membuka regulasi penerimaan CPNS, tetapi kenapa tenaga K2 honorer tidak diberikan secara khusus untuk jadi PNS.
Mereka memulai aksi di stadion Betoambari Baubau, yang kemudian menuju Kantor Wali Kota Baubau tak henti-henti berorasi sepanjang jalan.
Setibanya di Kantor Wali Kota Baubau, mereka yang menamakan diri Forum Honorer K2 Baubau itu diterima Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse.
Monianse dalam menanggapi tuntutan massa mengatakan, persoalan honorer K2 merupakan ranah kebijakan pemerintah pusat bersama DPR RI dalam menggodok regulasi tersebut.
"Kami dari pemerintah daerah tetap mendukung dengan kebijakan berupa memberikan penyampaian-penyampaian informasi secara berjenjang ketingkatan yang lebih tinggi," katanya.
Sebelumnya juga, kata dia, pihaknya bersama BKPSDM dan forum K2 telah bertemu untuk menindak lanjuti hal-hal yang harus dilakukan. Tentu harapannya atas desakan forum K2 se-Indonesia regulasi tersebut akan digodok.
Dalam aksi tersebut juga, mereka meminta Wakil Wali Kota Baubau membubuhkan tandatangan di atas spanduk sekitar panjang lima meter sebagai bentuk dukungan mereka.
Spanduk yang dibawa para peserta aksi itu bertuliskan pesan moral 'meminta kebijakan Presiden dengan menerbitkan Perpu yang dapat mengakomodir hak-hak K2 se-Indonesia itu'.