Deputi Kemenko: TPID Harus Kuat

id deputi

Deputi Kemenko: TPID Harus Kuat

Narasumber dalam pelatihan yakni, Deputi Kemenko RI Iskandar Simoramgkir, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranomo dan dari BI. (Foto ANTARA/ Azis Senong)

Jakarta, Antara Sultra - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Perekonomian (Kemenko) Iskandar Simorangkir mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus kuat dengan membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Perlu kerja sama diantara TPID-TPID yang ada di daerah dengan harapan untuk dapat menekan dan menstabilkan inflasi di daerah," kata Iskandar dalam acara pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia (BI) 2017 yang diikuti 580 wartawan dari 34 provinsi di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan bahwa tugas TPID di daerah dan provinsi melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota.

"Tugasnya adalah menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi," katanya.

Sementara itu, TPI Pusat, lanjut dia, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Lebih terkendalinya lagi inflasi dari tahun ke tahun, terutama inflasi volatile food, bila sejalan dengan perkembangan jumlah TPID," ujaranya.

Dengan demikian, TPID harus terus melakukan berbagai inovasi dalam program pengendalian inflasinya, kemudian menyesuaikannya dengan karakteristik masing-masing daerah. Dengan demikian, akan berjalan efektif dalam menekan laju inflasi.

Di bagian lain, pengamat ekonomi Universitas Indonesia Lana Soelistyoningnsih mengatakan bahwa pengendalian inflasi akan mampu mencegah ketidakstabilan politik.

Menurut dia, ada penurunan inflasi yang ditengarai sebagai efek melambatnya ekonomi, yakni menurunnya pendapatan (daya beli) dan menurunnya permintaan.

"Sumber inflasi bersumber dari sisi permintaan," kata Lana.

Kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga membuat harga terjangkau melalui harga eceran tertinggi (HET) di tengah daya beli yang melemah. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan dampak negatifnya bagi dunia usaha.
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar