DPD: Pertemuan RDM-BKSP Wahana Promosi Daerah

id promo-daerah


Kendari, Antara Sultra - Anggota DPD asal Sulawesi Tenggara Yusran A Silondae mengatakan, pertemuan Regional Diplomatic Meeting (RDM) melalui Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD dapat menjadi wahana promosi daerah dan sekaligus sarana pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"RDM sendiri adalah kegiatan untuk mempertemukan antara kebutuhan daerah dalam bidang investasi dan non investasi dengan pihak luar negeri dengan difasilitasi oleh anggota DPD RI. Jadi ini adalah pertemuan tripartite," kata Yusran melalui pesan WhatsApp, yang diterima di Kendari, Jumat.

Ia mengatakan, acara RDM di Bintan Kepulauan Riau Provinsi Kepri itu diikuti 22 anggota DPD RI, 8 kedutaan besar negara sahabat, 24 perwakilan provinsi termasuk Pelaksana tugas (Plt) Guubernur Sultra HM Saleh Lasata.

Menurut mantan Plt Gubernur Sultra 2008 itu bahwa acara inti berupa `round table discussion` antara seluruh provinsi di Indonesia dengan negara sahabat dimana anggota BKSP DPD RI sebagai fasilitator.

Selain acara inti, selama dua hari diadakan, RDM ada beberapa acara nonformal lain namun tidak kalah penting yaitu `Welcome Dinner, Diplomatic Lunch dan kegiatan Persahabatan lainnya.

Sebagai hasil dari kegiatan tersebut, DPD RI akan Bentuk Forum Kelompok Kerjasama berupa Working Group. Artinya bahwa untuk mengefektifkan hasil dari pertemuan tersebut, DPD RI akan menindaklanjutinya dengan pembentukan Forum Kelompok Kerjasama (Working Group) untuk memonitor kerja sama yang terjalin secara berkelanjutan.

Working Group Sejatinya adalah sebagai representasi dari kepentingan dan aspirasi daerah, di mana DPD RI tidak hanya akan berperan sebagai fasilitator pembicaraan di acara tersebut.

"Jadi ini sejalan dengan wacana yang berkembang dengan menunjukkan bahwa daerah ingin DPD RI terus berperan secara berkesinambungan dalam pembangunan daerah. Wacana ini mengemuka dalam technical meeting persiapan RDM beberapa waktu yang lalu," ujar Yusran.

Memperhatikan aspirasi itu, kata dia, BKSP DPD RI bermaksud membentuk sebuah kelompok kerja monitoring kerjasama Daerah-Luar Negeri. Working group ini akan menjadi pusat data base dan pertukaran informasi kerjasama daerah-luar negeri sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berpotensi muncul dalam kerjasama tersebut.

"Diharapkan dengan adanya working group, sinergi antara berbagai stake holder bisa selalu tercipta dan hubungan kerjasama daerah-luar negeri bisa berdampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah," tutupnya.
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar