Rumbia (Antara News) - Tim Komite I DPD RI meninjau lokasi penempatan ibukota Kabupaten Poleang di Desa Waemputang, Kecamatan Poleang Tengah, yang diusulkan untuk menjadi salah satu Daerah Otonom Baru (DOB) di Sulawesi Tenggara.
Tim yang dipimpin langsung Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam, Selasa, tiba di Bandara Sangia Nibandera, Kabupaten Kolaka-Sulawesi Tenggara sekitar jam 15.00 (5/6) waktu setempat.
Setelah beristirahat sekitar 20 menit, Tim Komite I DPD RI yang beranggotakan masing-masing Hudarni Rani, Yusran Silondae, Abdul Karim Amir Hartono, Ilham, Diah Tri Irawati, Sudarman dan Abas, bersama dengan Panitia Pemekaran Kabupaten Poleang menuju lokasi peninjauan fisik calon ibukota di Desa Waemputang.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, rombongan tim tiba di lokasi peninjauan sekitar pukul 17.20 waktu setempat dan disambut oleh Bupati Bombana Hj. Siti Saleha bersama jajarannya.
Dalam penyambutan tersebut selain pengalungan bunga bagi para Tim Komite I DPD RI, masyarakat juga menyuguhkan tarian Madupa yang diperagakan oleh empat gadis penari yang menaburkan beras sebagai pertanda kesyukuran atas kedatangan para tim peninjau dalam rangka percepatan proses pemekaran Kabupaten Poleang.
Pada kesempatan itu, Bupati Bombana Siti Saleha memaparkan Poleang merupakan salah satu dari tiga pilar terbentuknya Kabupaten Bombana 12 tahun lalu masing-masing Kabaena dan Rumbia.
"Poleang kini telah menjadi 8 cakupan wilayah kecamatan masing-masing Poleang, Poleang Tenggara, Poleang Utara, Poleang Selatan, Poleang Tengah, Poleang Timur, Poleang Barat dan Tontonunu," tutur Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra ini.
Dari 8 cakupan wilayah kecamatan tersebut lanjut Saleha, juga telah terbentuk sebanyak 50 desa dan kelurahan di wilayah yang luasnya mencapai 1.175 kilometer per segi.
"Dari total cakupan wilayah itu, jumlah penduduknya mencapai 67 ribu jiwa dengan potensi pengembangan sumberdaya alam yang mencakup perikanan, pertanian, pertambangan dan kehutanan," imbuh Saleha yang juga Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sultra dan mantan Kadis Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana itu.
Sementara itu ketua panitia pemekaran DOB Poleang Sukarnaeni mengatakan diusulkannya Poleang menjadi salah satu DOB di Sultra semata-mata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
"Karena wilayah Bombana yang cukup luas, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan maka pendekatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Poleang sangat diperlukan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana ini.
Sukarnaeni juga tidak lupa menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya peninjauan lokasi Ibukota Kabupaten Poleang di Waemputang khususnya kepada pihak tim Komite I DPD RI, Raja Polea dan seluruh elemen masyarakat termasuk para Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bombana.