Kendari (Antara News) - Legislator Sulawesi Tenggara mengatakan, berapapun nilai tunggakan uang semester para mahasiswa program beasiswa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sultra dengan perguraun tinggi swasta Unisulla Semarang itu merupakan tanggungjawab pemerintah di daerah itu.
"Sepanjang para mahasiswa itu masih kuliah di perguruan tinggi itu, maka semua biaya perkuliahannya merupakan tanggungjawab pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Sultra," kata Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Yaudu Salam Ajo di Kendari, Rabu.
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Sultra melakukan dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra terkait permasalahan yang dialami sekitar 1.500 mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan di Pulau Jawa terkait tunggakan pembayaran uang semester mereka yang ternyata belum terselesaikan selama beberapa semester sebelumnya.
Akibatnya, banyak mahasiswa yang seharusnya sudah akan mengikuti ujian akhir dan wisuda sarjana itu dikabarkan batal karena uang semester mereka belum terselesaikan oleh pemerintah yang dianggarkan melalui APBD masing-masing kabupaten dan kota di Sultra.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra melalui salah satu pejabat eselon tiga, Ny Suhaeni mengakui bahwa tunggakan uang kuliah mahasiswa program sarjana yang terjaring dalam program "Cerdas Sultra" mulai tahun ajaran 2011 hingga 2013 sekitar Rp16 miliar lebih dari jumlah mahasiswa sekitar 1.500 orang.
"Yang anehnya bahwa ada tiga kabupaten yang memang sama sekali belum pernah membayar uang kuliah mahasiswanya yakni Kabupaten Muna, Buton dan Wakatobi," ujarnya.
Program cerdas Sultraku yang sudah berjalan tiga tahun anggaran itu, kata Suheni, dari sekitar Rp16 miliar yang belum terselesaikan itu terdiri dari Rp4,2 miliar yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Sultra dan sisanya dari masing-masing dianggarkan melalui APBD kabupaten/kota di Sultra.
Program bantuan beasiswa yang dilakukan pemprov Sultra dengan perguruan tinggi swasta di tanah air, tidak hanya pada satu PTS Unisulla Semarang, namun sejak tahun 2014 Pemprov Sultra juga melakukan kerjasama pendidikan beasiswa mahasiswa dengan ITS Surabaya dan program kerjasama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nasional (LPPDN).
Pada dua perguruan tinggi swasta itu yakni memberi beasiswa bagi mahasiswa pendidikan kejuruan seperti guru keterampilan dan guru normatif dari 12 program pendidikan yang ada.
Tanpa menyebut jumlah mahasiswa yang sudah terjaring dalam kerjasama dengan PTS maupun LPPDN, namun menurut Ny Suhaeni bahwa untuk program tahun 2015 Sultra akan mendapat kuota sebanyak 50 orang dari berbagai disiplin ilmu.
