Bupati: Kolaka Sudah Bebas Dari Pengangguran
Kendari (ANTARA News) - Bupati Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Buhari Matta menyatakan, kabupaten yang dipimpinnya itu sudah bebas dari angka pengangguran, karena seluruh angkatan kerja sudah terserap pada lapangan kerja yang tersedia.
"Saat ini tidak ada lagi warga Kolaka yang menjadi pengangguran karena lapangan kerja di sana (Kolaka-red) cukup tersedia. ," katanya di Kendari, Jumat.
Kalau pun masih ada yang belum bekerja kata dia, itu hanya orang-orang yang malas dan tidak memiliki kreatif untuk membuka lapangan kerja sendiri.
"Pemerintah Kabupaten Kolaka sudah memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan tambang nikel untuk mengeksploitasi nikel di Kolaka. Itu artinya, Pemerintah telah menciptakan banyak lapangan kerja untuk warga Kolaka," katanya.
Terhadap warga yang tidak dapat terserap menjadi tenaga kerja di sejunmlah perusahaan tambang nikel atau tidak mau bekerja di perusahaan tambang kata dia, Pemerintah Kabupaten Kolaka memberikan kesempatan memperoleh lahan yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan.
"Warga yang mau berusaha mengolah kebun, pertanian atau tambak, Pemkab Kolaka menyiapkan alat berat yang dapat digunakan warga menggarap lahan yang diberikan tersebut," katanya.
Ia mengatakan, warga yang ingin memanfaatkan alat berat seperti trakctor untuk menggarap kebun, lahan pertanian atau tambak, tidak perlu membayar sewa alat tapi cukup menyediakan bahan bakar jenis solar beberapa liter.
"Berbagai kemudahan ini kita berikan kepada masyarakat, semata-mata untuk menjadikan seluruh masyarakat Kolaka sejahtera, makmur dan mandiri," katanya.
Selain memberikan berbagai kemudahan berusaha tersebut tutur Buhari, Pemerintah Kabupaten Kolaka juga menyediakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membangun rumah-rumah warga yang tidak layak huni menjadi layak huni.
Setelah tiga tahun program tersebut bergulir kata dia, di Kolaka saat ini tidak ada lagi rumah masyarakat berlantai tanah dan beratap bocor ketika terjadi hujan.
"Semua ini bisa diwujudkan di Kolaka karena saya sebagai bupati memiliki hati yang bening, dan bisa bersama-sama masyarakat membangun daerah," katanya.
Melepaskan masyarakat dari kemiskinan atau kebodohan kata Buhari merupakan amanah undang-undang yang menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkannya.
"Di dalam konstitusi negara kita, jelas disebutkan bahwa negara ini dibentuk untuk mewujudkan kejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan dan kebodohan itu," katanya.
Bahkan ujar dia, pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara, jelas menyebutkan bahwa tanah dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Itu artinya lanjut dia, menggunakan kekayaan negara untuk kesejahteraan yang banyak, tidak melanggar keonstitusi negara Republik Indonesia.
Demikian pula membiayai pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara karena hal itu juga merupakan amanah konstitusi.
"Di Kolaka tidak ada lagi anak-anak putus sekolah atau tidak sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah. Seluruh biaya sekolah di Kolaka, mulai dari Sekolah Dasar hingga tingkat SLTA, ditanggung oleh Pemeirntah Kabupaten," katanya. (Ant).
Pewarta : Agus
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
