Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendapatkan empat tugas dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terkait pembangunan infrastruktur hingga penyiapan tambahan sumber daya manusia di bidang tata ruang.
"Dari rapat koordinasi ini, kami mendapatkan setidaknya empat tugas dari Pak Menko. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur infrastruktur. Pertama adalah infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, yaitu pembangunan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Ini kami harus petakan dan siapkan panitia pengadaan tanahnya. Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara, tanah yang terlantar, atau juga manakala dibutuhkan dan kepepet adalah tanah masyarakat tentunya dengan ganti untung, bukan ganti rugi," ujar Nusron.
Kemudian fokus pembangunan infrastruktur yang kedua, lanjutnya, adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Fokus tiga adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi, kemudian fokus keempat infrastruktur yang menopang untuk hilirisasi.
"Semua pembangunan infrastruktur membutuhkan lahan atau tanah, karena itu kita melakukan pengadaan tanah untuk menopang empat program infrastruktur yang menjadi prioritas-prioritas tadi." katanya.
Nusron juga menyampaikan untuk tugas kedua adalah bagaimana mencari cara untuk mempercepat proses pengaturan tata ruang, karena setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR.
"Ya, bagaimana caranya ini kita percepat, tetapi akurat, karena saat ini setelah dicek dengan data yang ada dan peta yang ada, PKKPR itu ada ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1 banding 5000, 80 persen lebih tidak sesuai dengan keadaan dan benar," katanya.
Tugas yang ketiga, Kementerian ATR/BPN diminta menyiapkan bahan baku tentang rencana Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dan satu tata ruang.
"Nanti beliau Pak Menko yang koordinir, kita menyiapkan bahan bakunya," kata Nusron.
Tugas keempat adalah menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM) yang memahami tata ruang.
"Keempat, kami diminta menyiapkan tambahan SDM, supaya kantor-kantor kami di bawah Kementerian ATR/BPN di kantor wilayah dan kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tentang tata ruang, supaya tidak tersentralisasi di pusat," kata Nusron.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid melakukan pertemuan dengan Menko Infrastruktur AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (5/11).
Dalam kesempatan tersebut AHY menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sekaligus membuka ruang untuk berkoordinasi.
Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah untuk mengoordinasikan lima kementerian teknis, termasuk diantaranya adalah Kementerian ATR/BPN.
"Kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menjadi kunci utama sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Jadi tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal, itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik, jadi urusan tanahnya harus dikelola, tapi juga bukan hanya untuk pembangunan fisik, karena tanah itu adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat," kata AHY.
AHY menambahkan Reforma Agraria dilanjutkan tetapi harus lebih produktif lagi terkait penggunaan lahan agar jangan sampai ada lahan tidur yang terlantar, yang sebetulnya bisa digunakan bagi masyarakat.
Baca juga: Menteri ATR dan Menteri PKP akan bahas tanah terlantar untuk perumahan
"Dari rapat koordinasi ini, kami mendapatkan setidaknya empat tugas dari Pak Menko. Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur infrastruktur. Pertama adalah infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas, yaitu pembangunan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Ini kami harus petakan dan siapkan panitia pengadaan tanahnya. Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara, tanah yang terlantar, atau juga manakala dibutuhkan dan kepepet adalah tanah masyarakat tentunya dengan ganti untung, bukan ganti rugi," ujar Nusron.
Kemudian fokus pembangunan infrastruktur yang kedua, lanjutnya, adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan. Fokus tiga adalah infrastruktur yang menopang untuk swasembada energi, kemudian fokus keempat infrastruktur yang menopang untuk hilirisasi.
"Semua pembangunan infrastruktur membutuhkan lahan atau tanah, karena itu kita melakukan pengadaan tanah untuk menopang empat program infrastruktur yang menjadi prioritas-prioritas tadi." katanya.
Nusron juga menyampaikan untuk tugas kedua adalah bagaimana mencari cara untuk mempercepat proses pengaturan tata ruang, karena setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau PKKPR.
"Ya, bagaimana caranya ini kita percepat, tetapi akurat, karena saat ini setelah dicek dengan data yang ada dan peta yang ada, PKKPR itu ada ternyata setelah dipotret lebih detail dengan skala peta 1 banding 5000, 80 persen lebih tidak sesuai dengan keadaan dan benar," katanya.
Tugas yang ketiga, Kementerian ATR/BPN diminta menyiapkan bahan baku tentang rencana Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dan satu tata ruang.
"Nanti beliau Pak Menko yang koordinir, kita menyiapkan bahan bakunya," kata Nusron.
Tugas keempat adalah menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM) yang memahami tata ruang.
"Keempat, kami diminta menyiapkan tambahan SDM, supaya kantor-kantor kami di bawah Kementerian ATR/BPN di kantor wilayah dan kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tentang tata ruang, supaya tidak tersentralisasi di pusat," kata Nusron.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid melakukan pertemuan dengan Menko Infrastruktur AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (5/11).
Dalam kesempatan tersebut AHY menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sekaligus membuka ruang untuk berkoordinasi.
Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah untuk mengoordinasikan lima kementerian teknis, termasuk diantaranya adalah Kementerian ATR/BPN.
"Kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR/BPN ini bisa menjadi kunci utama sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Jadi tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal, itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik, jadi urusan tanahnya harus dikelola, tapi juga bukan hanya untuk pembangunan fisik, karena tanah itu adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat," kata AHY.
AHY menambahkan Reforma Agraria dilanjutkan tetapi harus lebih produktif lagi terkait penggunaan lahan agar jangan sampai ada lahan tidur yang terlantar, yang sebetulnya bisa digunakan bagi masyarakat.
Baca juga: Menteri ATR dan Menteri PKP akan bahas tanah terlantar untuk perumahan