Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebutkan bahwa penanganan stunting di daerahnya membutuhkan kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa menekan angka tersebut berada di bawa target nasional, yaitu sebesar 14 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Saido Bonsai di Baubau Jumat mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak henti-hentinya untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di Kota Baubau.
"Bahkan penanganan stunting ini menjadi agenda khusus pemerintah Kota Baubau dengan menggelar kegiatan publikasi Stunting tingkat Kota Baubau tahun 2023," kata Saido Bonsai.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Baubau itu juga menyebutkan bahwa masalah stunting merupakan perhatian khusus dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Tentunya kita sangat berharap dapat bekerja sama dalam penanganan stunting ini. Apalagi ini merupakan program nasional yang harus didukung oleh seluruh stakeholder. Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral saja, tetapi harus berkolaborasi antar OPD sesuai tagline Pj wali kota bekerja bersama," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Baubau Dahrul Dahlan menyampaikan bahwa ada delapan aksi prevalensi stunting yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak 2022 lalu. Namun, hasil tersebut belum memberikan intervensi yang signifikan dan karena itu, diperlukan lagi langkah strategis yang masif dan spesifik.
"Sekarang harus lebih fokus, yang dimulai dari basis data yang harus dipastikan by name by address, objek yang menjadi sasaran penanganan," katanya.
Ia juga menjelaskan, dengan memastikan penanganan berdasarkan data akan lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu aksi ke tujuh dari delapan aksi stunting perlu diubah pola publikasinya tidak hanya melalui pertemuan.
“Harus maksimal publikasinya termasuk melalui informasi yang masif melalui media sosial sehingga masyarakat paham dan tahu apa stunting sebenarnya, apa pengaruhnya, dan sebagainya,” kata Dahrul Dahlan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Saido Bonsai di Baubau Jumat mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya tidak henti-hentinya untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka menurunkan prevalensi stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di Kota Baubau.
"Bahkan penanganan stunting ini menjadi agenda khusus pemerintah Kota Baubau dengan menggelar kegiatan publikasi Stunting tingkat Kota Baubau tahun 2023," kata Saido Bonsai.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Baubau itu juga menyebutkan bahwa masalah stunting merupakan perhatian khusus dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Tentunya kita sangat berharap dapat bekerja sama dalam penanganan stunting ini. Apalagi ini merupakan program nasional yang harus didukung oleh seluruh stakeholder. Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral saja, tetapi harus berkolaborasi antar OPD sesuai tagline Pj wali kota bekerja bersama," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Baubau Dahrul Dahlan menyampaikan bahwa ada delapan aksi prevalensi stunting yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak 2022 lalu. Namun, hasil tersebut belum memberikan intervensi yang signifikan dan karena itu, diperlukan lagi langkah strategis yang masif dan spesifik.
"Sekarang harus lebih fokus, yang dimulai dari basis data yang harus dipastikan by name by address, objek yang menjadi sasaran penanganan," katanya.
Ia juga menjelaskan, dengan memastikan penanganan berdasarkan data akan lebih mudah dan cepat. Oleh karena itu aksi ke tujuh dari delapan aksi stunting perlu diubah pola publikasinya tidak hanya melalui pertemuan.
“Harus maksimal publikasinya termasuk melalui informasi yang masif melalui media sosial sehingga masyarakat paham dan tahu apa stunting sebenarnya, apa pengaruhnya, dan sebagainya,” kata Dahrul Dahlan.