Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menganggarkan pembiayaan tambahan untuk insentif kader posyandu tahun anggaran 2024.
Pj Bupati Muna Barat, Bahri dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin mengatakan tambahan insentif bagi kader posyandu tersebut diambil dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada pemerintah desa sebanyak Rp100 juta per tahun.
"Kami akan naikkan insentif kader posyandu. Sumber dananya dari BKK. Dari total Rp100 juta kader posyandu kami berikan 15 persen," ujar Bahri saat menggelar pertemuan dengan ratusan kader posyandu di Balai Pertemuan Desa Wuna, Kecamatan Barangka Muna Barat.
Rencana menaikkan insentif kader posyandu itu didasarkan pada andil kader posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat.
"Kader posyandu ini merupakan garda terdepan yang menangani kesehatan ibu dan anak (KIA), remaja, lansia dan Posbindu. Kalau kita bicara penanganan stunting kesehatan ibu dan anak, itu dilihat pertama adalah pendampingan terhadap keluarga yang beresiko stunting. Yang mengetahui keluarga beresiko stunting adalah kader posyandu KIA," katanya.
Data yang dihimpun menyebutkan bahwa stunting di Muna Barat sebanyak 201 orang. Karena itu pihaknya berkeinginan agar penanganannya sampai nol stunting melalui kerjasama yang baik.
"Kalau kita menargetkan nol kita harus intervensi dari remaja, menikah, hamil, dan melahirkan. Maka garda terdepan adalah kader posyandu," tambahnya.
Sehingga kader yang berkinerja kita perlu dipikirkan penghasilan mereka seperti yang setimpal. Karena dia meluangkan waktu untuk mendampingi remaja, pasangan usia subur, dan melahirkan," tuturnya.
Ia menambahkan untuk tambahan insentif kader posyandu yang ada di kelurahan akan dialokasikan melalui dana kelurahan.
Kelurahan akan memperoleh anggar sendiri sebagian digunakan untuk pemberian insentif kader posyandu, katanya.
Ratusan kader posyandu yang hadir pada pertemuan itu berasal dari enam puskesmas yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Saweregadi, Barangka, Lawa dan Kecamatan Wadaga.
Pj Bupati Muna Barat, Bahri dalam pernyataan resmi yang diterima, Senin mengatakan tambahan insentif bagi kader posyandu tersebut diambil dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan kepada pemerintah desa sebanyak Rp100 juta per tahun.
"Kami akan naikkan insentif kader posyandu. Sumber dananya dari BKK. Dari total Rp100 juta kader posyandu kami berikan 15 persen," ujar Bahri saat menggelar pertemuan dengan ratusan kader posyandu di Balai Pertemuan Desa Wuna, Kecamatan Barangka Muna Barat.
Rencana menaikkan insentif kader posyandu itu didasarkan pada andil kader posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat.
"Kader posyandu ini merupakan garda terdepan yang menangani kesehatan ibu dan anak (KIA), remaja, lansia dan Posbindu. Kalau kita bicara penanganan stunting kesehatan ibu dan anak, itu dilihat pertama adalah pendampingan terhadap keluarga yang beresiko stunting. Yang mengetahui keluarga beresiko stunting adalah kader posyandu KIA," katanya.
Data yang dihimpun menyebutkan bahwa stunting di Muna Barat sebanyak 201 orang. Karena itu pihaknya berkeinginan agar penanganannya sampai nol stunting melalui kerjasama yang baik.
"Kalau kita menargetkan nol kita harus intervensi dari remaja, menikah, hamil, dan melahirkan. Maka garda terdepan adalah kader posyandu," tambahnya.
Sehingga kader yang berkinerja kita perlu dipikirkan penghasilan mereka seperti yang setimpal. Karena dia meluangkan waktu untuk mendampingi remaja, pasangan usia subur, dan melahirkan," tuturnya.
Ia menambahkan untuk tambahan insentif kader posyandu yang ada di kelurahan akan dialokasikan melalui dana kelurahan.
Kelurahan akan memperoleh anggar sendiri sebagian digunakan untuk pemberian insentif kader posyandu, katanya.
Ratusan kader posyandu yang hadir pada pertemuan itu berasal dari enam puskesmas yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Saweregadi, Barangka, Lawa dan Kecamatan Wadaga.