Kendari (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusut kasus dugaan pengeroyokan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Leciz Labanisi, yang terjadi saat melarang aksi mimbar bebas penolakan terhadap dinasti politik di kampus tersebut pada Selasa (5/12).
Kepala Polresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman di Kendari, Kamis, mengatakan laporan pengeroyokan tersebut telah masuk di Polsek Baruga. Namun, untuk prosesnya ditarik ke Polresta Kendari untuk dilakukan penyidikan.
"Kemarin sudah masuk laporannya di Polsek Baruga, saya sudah arahkan juga Kasat Reskrim untuk prosesnya ditarik ke Polresta Kendari," kata Kombes Eka.
Ia menyebutkan korban Leciz telah melakukan visum awal untuk keperluan bukti dalam kasus tersebut. Kemudian setelah itu, saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut akan turut diperiksa untuk keperluan proses penyidikan.
"Kami akan periksa korban dan para saksi yang ada di TKP (tempat kejadian perkara) dan pihak-pihak terkait," ujar Eka.
Sebelumnya kegiatan mimbar demokrasi dengan tema "Menolak Dinasti Politik", yang digelar oleh BEM Nusantara (Bemnus) di Unsultra berakhir ricuh dengan Ketua korban BEM FH Leciz yang menolak kegiatan tersebut dikeroyok oleh massa aksi itu.
Berdasarkan dalam video yang tersebar tampak Ketua BEM FH Unsultra Leciz tengah berdiri dan berteriak untuk meminta kepada para panitia menghentikan kegiatan itu. Namun, ia langsung ditarik oleh salah seorang pria agar menjauh dari kegiatan mimbar bebas itu.
Tak berselang lama, sejumlah orang yang terpancing terlihat langsung mendatangi dan melakukan pengeroyokan terhadap Leciz. Bahkan, aksi pengeroyokan itu berlanjut di luar lokasi kegiatan mimbar bebas, dan beruntung aksi tersebut langsung dilerai oleh massa lainnya.
Sementara itu, Sekretaris BEM Unsultra Ramadan menyampaikan bahwa pengeroyokan tersebut bermula saat sejumlah mahasiswa menggelar mimbar terkait penolakan dinasti politik di Kampus Unsultra, namun Leciz menilai kegiatan tersebut telah ditunggangi oleh kepentingan politik, sehingga ia menolak adanya kegiatan itu.
"Itu kegiatan berkedok politik, jadi dia menolak karena di kampus tidak boleh ada kegiatan politik," ujar Ramadan.
Kepala Polresta Kendari Kombes Pol Muhammad Eka Fathurrahman di Kendari, Kamis, mengatakan laporan pengeroyokan tersebut telah masuk di Polsek Baruga. Namun, untuk prosesnya ditarik ke Polresta Kendari untuk dilakukan penyidikan.
"Kemarin sudah masuk laporannya di Polsek Baruga, saya sudah arahkan juga Kasat Reskrim untuk prosesnya ditarik ke Polresta Kendari," kata Kombes Eka.
Ia menyebutkan korban Leciz telah melakukan visum awal untuk keperluan bukti dalam kasus tersebut. Kemudian setelah itu, saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut akan turut diperiksa untuk keperluan proses penyidikan.
"Kami akan periksa korban dan para saksi yang ada di TKP (tempat kejadian perkara) dan pihak-pihak terkait," ujar Eka.
Sebelumnya kegiatan mimbar demokrasi dengan tema "Menolak Dinasti Politik", yang digelar oleh BEM Nusantara (Bemnus) di Unsultra berakhir ricuh dengan Ketua korban BEM FH Leciz yang menolak kegiatan tersebut dikeroyok oleh massa aksi itu.
Berdasarkan dalam video yang tersebar tampak Ketua BEM FH Unsultra Leciz tengah berdiri dan berteriak untuk meminta kepada para panitia menghentikan kegiatan itu. Namun, ia langsung ditarik oleh salah seorang pria agar menjauh dari kegiatan mimbar bebas itu.
Tak berselang lama, sejumlah orang yang terpancing terlihat langsung mendatangi dan melakukan pengeroyokan terhadap Leciz. Bahkan, aksi pengeroyokan itu berlanjut di luar lokasi kegiatan mimbar bebas, dan beruntung aksi tersebut langsung dilerai oleh massa lainnya.
Sementara itu, Sekretaris BEM Unsultra Ramadan menyampaikan bahwa pengeroyokan tersebut bermula saat sejumlah mahasiswa menggelar mimbar terkait penolakan dinasti politik di Kampus Unsultra, namun Leciz menilai kegiatan tersebut telah ditunggangi oleh kepentingan politik, sehingga ia menolak adanya kegiatan itu.
"Itu kegiatan berkedok politik, jadi dia menolak karena di kampus tidak boleh ada kegiatan politik," ujar Ramadan.