Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rembuk stunting guna menurunkan angka kasus kekerdilan atau gagal tumbuh anak akibat gizi kronis di daerah tersebut.
Penjabat Bupati Buton Basiran dalam keterangan diterima di Kendari, Jumat mengatakan penurunan angka stunting merupakan target Presiden Joko Widodo, yakni mencapai 14 persen di tahun 2024.
"Kita harus bersatu untuk membangun daerah kita. Stunting ini menjadi target Bapak Presiden yakni 14 persen pada tahun 2024, untuk itu kita juga harus ikut memaksimalkan target ini secara bersama sama serta semua lintas sektor sehingga kita buat program bergerak bersama Buton bebas stunting," katanya.
Pemerintah Kabupaten Buton menggelar kegiatan rembuk stunting untuk menurunkan angka kekerdilan atau stunting di daerah itu yang dirangkaikan dengan peluncuran Bapak/Bunda Asuh Stunting (BAAS).
Basiran mengatakan, nantinya rembuk stunting yang dilaksanakan akan menghasilkan kesepakatan bersama apa yang perlu dilakukan sehingga hasilnya juga akan lebih maksimal.
Dia mengutip data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting pada balita di Buton sebanyak 32,6 persen atau meskipun mengalami penurunan sebesar 3.27 persen di banding tahun sebelumnya.
"Meski ada penurunan, tetapi saya menilai bahwa daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia ini masih tergolong daerah dengan prevalensi stunting tinggi," katanya.
Basiran mengaku optimis jika dilakukan bersama-sama, jumlah stunting di Buton akan turun untuk menuju 14 persen di tahun 2024 sesuai dengan target Presiden Jokowi.
"Bukan hanya BKKBN atau Dinas Kesehatan saja yang bekerja menurunkan stunting, namun seluruh lintas sektor dan kepala desa harus turun tangan dalam penanganan stunting," kata Basiran.
Saat ini kata dia, Buton telah bermitra bersama beberapa bank juga bekerja sama dengan Perum Bulog Sultra melakukan pembagian beras fortiv untuk mencegah stunting. Basiran menekankan bantuan harus tepat sasaran kepada keluarga berisiko stunting.
"Dalam SK yang dibuat diharapkan data yang dimuat itu merupakan data yang valid sehingga dalam SK dicantumkan kalau keluarga yang terindikasi stunting itu orang mampu apa tidak sehingga keluarga yang diintervensi sesuai sasaran," katanya.
Terkait dengan BAAS, Basiran menyampaikan bahwa dalam diktum 1 disampaikan bahwa terkait dengan tanggungan yang akan diberikan, disesuaikan dengan keikhlasan orang tua asuh.
"SK bupati yang dibuat bukanlah harga mati, jika ada komplain silahkan diajukan karena SK itu bukanlah paksaan tetapi berdasarkan keikhlasan yang mana kegiatan ini gotong royong dari masyarakat untuk membantu sesama," ucap Basiran.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Asmar mengapresiasi Kabupaten Buton dalam upayanya membantu bersama menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh anak akibat gizi kronis.
"Kami mengapresiasi Kabupaten Buton dalam upayanya membantu bersama menurunkan angka stunting," katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton dalam laporannya sebagai ketua pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan mengacu pada SK Bupati Buton Nomor 151 Tahun 2023 tentang Penetapan BAAS se-Kabupaten Buton.
"Kegiatan ini diikuti 537 undangan terdiri dari instansi vertikal, BUMN, Forum Koordinasi Daerah (Forkompinda) kepala puskesmas, camat, kepala desa, penyuluh KB, satuan pendidikan se-Kabupaten Buton," katanya.
Disebutkan, dari data anak stunting Kabupaten Buton yakni 1.721 sedangkan Bapak/Bunda Asuh Stunting (BAAS) berjumlah 537 orang.
Dijelaskan, BAAS merupakan program BKKBN sebagai gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting dan menyasar langsung keluarga yang mempunyai anak berisiko stunting.
"Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah tumbuh kembang," katanya.
Penjabat Bupati Buton Basiran dalam keterangan diterima di Kendari, Jumat mengatakan penurunan angka stunting merupakan target Presiden Joko Widodo, yakni mencapai 14 persen di tahun 2024.
"Kita harus bersatu untuk membangun daerah kita. Stunting ini menjadi target Bapak Presiden yakni 14 persen pada tahun 2024, untuk itu kita juga harus ikut memaksimalkan target ini secara bersama sama serta semua lintas sektor sehingga kita buat program bergerak bersama Buton bebas stunting," katanya.
Pemerintah Kabupaten Buton menggelar kegiatan rembuk stunting untuk menurunkan angka kekerdilan atau stunting di daerah itu yang dirangkaikan dengan peluncuran Bapak/Bunda Asuh Stunting (BAAS).
Basiran mengatakan, nantinya rembuk stunting yang dilaksanakan akan menghasilkan kesepakatan bersama apa yang perlu dilakukan sehingga hasilnya juga akan lebih maksimal.
Dia mengutip data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting pada balita di Buton sebanyak 32,6 persen atau meskipun mengalami penurunan sebesar 3.27 persen di banding tahun sebelumnya.
"Meski ada penurunan, tetapi saya menilai bahwa daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia ini masih tergolong daerah dengan prevalensi stunting tinggi," katanya.
Basiran mengaku optimis jika dilakukan bersama-sama, jumlah stunting di Buton akan turun untuk menuju 14 persen di tahun 2024 sesuai dengan target Presiden Jokowi.
"Bukan hanya BKKBN atau Dinas Kesehatan saja yang bekerja menurunkan stunting, namun seluruh lintas sektor dan kepala desa harus turun tangan dalam penanganan stunting," kata Basiran.
Saat ini kata dia, Buton telah bermitra bersama beberapa bank juga bekerja sama dengan Perum Bulog Sultra melakukan pembagian beras fortiv untuk mencegah stunting. Basiran menekankan bantuan harus tepat sasaran kepada keluarga berisiko stunting.
"Dalam SK yang dibuat diharapkan data yang dimuat itu merupakan data yang valid sehingga dalam SK dicantumkan kalau keluarga yang terindikasi stunting itu orang mampu apa tidak sehingga keluarga yang diintervensi sesuai sasaran," katanya.
Terkait dengan BAAS, Basiran menyampaikan bahwa dalam diktum 1 disampaikan bahwa terkait dengan tanggungan yang akan diberikan, disesuaikan dengan keikhlasan orang tua asuh.
"SK bupati yang dibuat bukanlah harga mati, jika ada komplain silahkan diajukan karena SK itu bukanlah paksaan tetapi berdasarkan keikhlasan yang mana kegiatan ini gotong royong dari masyarakat untuk membantu sesama," ucap Basiran.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Asmar mengapresiasi Kabupaten Buton dalam upayanya membantu bersama menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh anak akibat gizi kronis.
"Kami mengapresiasi Kabupaten Buton dalam upayanya membantu bersama menurunkan angka stunting," katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Buton dalam laporannya sebagai ketua pelaksana menyampaikan bahwa kegiatan mengacu pada SK Bupati Buton Nomor 151 Tahun 2023 tentang Penetapan BAAS se-Kabupaten Buton.
"Kegiatan ini diikuti 537 undangan terdiri dari instansi vertikal, BUMN, Forum Koordinasi Daerah (Forkompinda) kepala puskesmas, camat, kepala desa, penyuluh KB, satuan pendidikan se-Kabupaten Buton," katanya.
Disebutkan, dari data anak stunting Kabupaten Buton yakni 1.721 sedangkan Bapak/Bunda Asuh Stunting (BAAS) berjumlah 537 orang.
Dijelaskan, BAAS merupakan program BKKBN sebagai gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting dan menyasar langsung keluarga yang mempunyai anak berisiko stunting.
"Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah tumbuh kembang," katanya.