Kendari (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan kepada 55 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) se-Kota Kendari, Sulawesi Tenggara agar bekerja secara profesional, akuntabel dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu 2024.
"Hari ini mereka dilantik, kami sangat mengharapkan mereka harus benar-benar memahami berkaitan dengan profesionalitas kemudian integritas. Ada nilai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam melaksanakan Pemilu 2024," kata Ketua KPU Kendari Jumwal Shaleh di Kendari, Rabu.
Dia menyampaikan pihaknya melantik dan mengambil sumpah 55 anggota PPK yang akan bertugas di Pemilu 2024 di 11 kecamatan di daerah tersebut. Dimana setiap kecamatan terdiri dari lima orang.
Jumwal mengingatkan agar menjaga integritas dengan baik agar tidak ada lagi anggota PPK yang dipecat seperti tahun 2019, dimana satu anggota PPK dipecat karena melanggar ketentuan.
Ia juga juga menekankan kepada seluruh anggota PPK harus selalu meningkatkan kapasitas, pengetahuan mereka terkait dengan kepemiluan, demokrasi dan juga hal-hal lain demi suksesnya pelaksanaan pemilu.
Selain itu, dia meminta agar mereka meningkatkan kapasitas keterampilan atau skil yang berkaitan dengan hal-hal bagaimana teknik-teknis penyelenggaraan pemilu.
"Ini juga sangat penting karena namanya regulasi terus berkembang, regulasi mengalami perubahan maka harus diikuti dengan kemampuan teknis dalam hal penyelenggaraan pemilu," ujar dia.
Kemudian, ia juga meminta kepada anggota PPK untuk melakukan koordinasi yang baik mulai dari Bawaslu dalam hal ini panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) termasuk para camat serta pemangku kepentingan lainnya.
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan pelantikan anggota PPK bukan hanya dilakukan di Kota Kendari namun serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Ia mengingatkan anggota PPK untuk menampilkan perilaku sebagai penyelenggara pemilu yang betul-betul melayani pemilih dengan baik dengan cara-cara yang profesional dan menjaga kemandirian serta integritas.
"Karena mereka harus menyadari bahwa ciri masyarakat kota itu adalah masyarakatnya itu terdidik dan memiliki pengetahuan sehingga tuntutan akan pemenuhan hak-hak mereka itu juga tinggi," kata Natsir.
"Hari ini mereka dilantik, kami sangat mengharapkan mereka harus benar-benar memahami berkaitan dengan profesionalitas kemudian integritas. Ada nilai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam melaksanakan Pemilu 2024," kata Ketua KPU Kendari Jumwal Shaleh di Kendari, Rabu.
Dia menyampaikan pihaknya melantik dan mengambil sumpah 55 anggota PPK yang akan bertugas di Pemilu 2024 di 11 kecamatan di daerah tersebut. Dimana setiap kecamatan terdiri dari lima orang.
Jumwal mengingatkan agar menjaga integritas dengan baik agar tidak ada lagi anggota PPK yang dipecat seperti tahun 2019, dimana satu anggota PPK dipecat karena melanggar ketentuan.
Ia juga juga menekankan kepada seluruh anggota PPK harus selalu meningkatkan kapasitas, pengetahuan mereka terkait dengan kepemiluan, demokrasi dan juga hal-hal lain demi suksesnya pelaksanaan pemilu.
Selain itu, dia meminta agar mereka meningkatkan kapasitas keterampilan atau skil yang berkaitan dengan hal-hal bagaimana teknik-teknis penyelenggaraan pemilu.
"Ini juga sangat penting karena namanya regulasi terus berkembang, regulasi mengalami perubahan maka harus diikuti dengan kemampuan teknis dalam hal penyelenggaraan pemilu," ujar dia.
Kemudian, ia juga meminta kepada anggota PPK untuk melakukan koordinasi yang baik mulai dari Bawaslu dalam hal ini panitia pengawas pemilihan kecamatan (Panwascam) termasuk para camat serta pemangku kepentingan lainnya.
Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir Muthalib mengatakan pelantikan anggota PPK bukan hanya dilakukan di Kota Kendari namun serentak di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Ia mengingatkan anggota PPK untuk menampilkan perilaku sebagai penyelenggara pemilu yang betul-betul melayani pemilih dengan baik dengan cara-cara yang profesional dan menjaga kemandirian serta integritas.
"Karena mereka harus menyadari bahwa ciri masyarakat kota itu adalah masyarakatnya itu terdidik dan memiliki pengetahuan sehingga tuntutan akan pemenuhan hak-hak mereka itu juga tinggi," kata Natsir.