Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari bersinergi menangani masalah pengangguran dan kemiskinan yang ada di daerah tersebut melalui Skill Development Center (SDC).
Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kendari Susanti di Kendari, Selasa menilai SDC memiliki peran dan fungsi sebagai penggerak, promotor dan fasilitator sinergi program dan kegiatan pendidikan serta pelatihan vokasi dengan program penciptaan kesempatan kerja, sebagaimana amanah Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2.
"Persaingan kerja menjadi masalah yang cukup kompleks khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran di Kota Kendari. Kurangnya keterampilan menjadi masalah pokok bagi angkatan kerja untuk bisa berada di dunia kerja," katanya.
BPVP Kendari membuka giat rapat koordinasi Skill Development Center (SDC) tahun 2022 bersama Pemerintah Kota Kendari dengan tema menyiapkan implementasi penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan rapat SDC yang diselenggarakan BPVP Kendari sebagai bentuk ikhtiar dalam menekan angka pengangguran sehingga dapat menciptakan masyarakat sejahtera.
"Kita memiliki lembaga pelatihan yang cukup baik namun kurang menjadi perhatian bagi angkatan kerja, padahal jika dimanfaatkan maka peluang-peluang kerja dapat diperoleh dengan muda," ujar dia.
Menurutnya, BPVP Kendari sebagai lembaga pelatihan perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), merupakan lembaga pelatihan berbasis kompetensi yang dapat menciptakan angkatan kerja siap pakai dan berdaya saing
Dia berharap rapat SDC tersebut dapat melahirkan solusi nyata dalam mengatasi hambatan komunikasi terkait masalah ketenagakerjaan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja khususnya di Kota Kendari.
"Semoga apa yang menjadi hasil rakor ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja kita," katanya.
Sementara itu, Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan bahwa SDC memiliki berbagai program kerja, bahkan sudah dilakukan pemetaan pada tingkat kelurahan se-Kota Kendari, namun tidak dapat berjalan karena adanya Pandemi COVID-19. Akibatnya semua program kerja harus terhenti.
"SDC Kota Kendari dibentuk pada 27 Desember 2019 lalu, dan rencana kerjanya dimulai pada 2020, namun karena COVID-19, semua itu tidak berjalan sesuai rencana sampai tahun 2021, namun pada tahun ini, kami harap semua bisa berjalan dengan baik dan melalui rapat ini kita bisa merancang ulang semua program kerja SDC Kota Kendari termasuk kepengurusannya sehingga benar-benar siap menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di Kota Kendari," ujar dia.
Ia berharap, melalui rakor ini dapat dirumuskan program-program kerja baru yang menjadikan angkatan kerja Kota Kendari memiliki keterampilan dan berdaya saing.
"Sehingga dengan bekal tersebut mampu memberikan para angkatan kerja peluang besar bisa bekerja yang dengan itu pula akan menolong mereka, kelurga, dan masyarakat umum serta bermanfaat bagi daerah, bangsa dan negara," kata Polondu.
Rapat tersebut diikuti 50 peserta yang terdiri dari beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari, perwakilan Kadin Sultra, perwakilan APINDO Sultra, Ketua Forum UMKM Sultra, serta beberapa HRD perusahaan dan dunia industri yang ada di Sultra.
Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan Setda Kendari Susanti di Kendari, Selasa menilai SDC memiliki peran dan fungsi sebagai penggerak, promotor dan fasilitator sinergi program dan kegiatan pendidikan serta pelatihan vokasi dengan program penciptaan kesempatan kerja, sebagaimana amanah Undang Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2.
"Persaingan kerja menjadi masalah yang cukup kompleks khususnya dalam hal mengurangi angka pengangguran di Kota Kendari. Kurangnya keterampilan menjadi masalah pokok bagi angkatan kerja untuk bisa berada di dunia kerja," katanya.
BPVP Kendari membuka giat rapat koordinasi Skill Development Center (SDC) tahun 2022 bersama Pemerintah Kota Kendari dengan tema menyiapkan implementasi penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan rapat SDC yang diselenggarakan BPVP Kendari sebagai bentuk ikhtiar dalam menekan angka pengangguran sehingga dapat menciptakan masyarakat sejahtera.
"Kita memiliki lembaga pelatihan yang cukup baik namun kurang menjadi perhatian bagi angkatan kerja, padahal jika dimanfaatkan maka peluang-peluang kerja dapat diperoleh dengan muda," ujar dia.
Menurutnya, BPVP Kendari sebagai lembaga pelatihan perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), merupakan lembaga pelatihan berbasis kompetensi yang dapat menciptakan angkatan kerja siap pakai dan berdaya saing
Dia berharap rapat SDC tersebut dapat melahirkan solusi nyata dalam mengatasi hambatan komunikasi terkait masalah ketenagakerjaan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja khususnya di Kota Kendari.
"Semoga apa yang menjadi hasil rakor ini dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja kita," katanya.
Sementara itu, Kepala BPVP Kendari La Ode Haji Polondu mengatakan bahwa SDC memiliki berbagai program kerja, bahkan sudah dilakukan pemetaan pada tingkat kelurahan se-Kota Kendari, namun tidak dapat berjalan karena adanya Pandemi COVID-19. Akibatnya semua program kerja harus terhenti.
"SDC Kota Kendari dibentuk pada 27 Desember 2019 lalu, dan rencana kerjanya dimulai pada 2020, namun karena COVID-19, semua itu tidak berjalan sesuai rencana sampai tahun 2021, namun pada tahun ini, kami harap semua bisa berjalan dengan baik dan melalui rapat ini kita bisa merancang ulang semua program kerja SDC Kota Kendari termasuk kepengurusannya sehingga benar-benar siap menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di Kota Kendari," ujar dia.
Ia berharap, melalui rakor ini dapat dirumuskan program-program kerja baru yang menjadikan angkatan kerja Kota Kendari memiliki keterampilan dan berdaya saing.
"Sehingga dengan bekal tersebut mampu memberikan para angkatan kerja peluang besar bisa bekerja yang dengan itu pula akan menolong mereka, kelurga, dan masyarakat umum serta bermanfaat bagi daerah, bangsa dan negara," kata Polondu.
Rapat tersebut diikuti 50 peserta yang terdiri dari beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari, perwakilan Kadin Sultra, perwakilan APINDO Sultra, Ketua Forum UMKM Sultra, serta beberapa HRD perusahaan dan dunia industri yang ada di Sultra.