Kendari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Sulawesi Tenggara menyebut sebanyak 200.000 tenaga kerja yang ada di provinsi ini diusulkan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari pemerintah pusat.
Kepala BPJAMSOSTEK Sultra Irsan Sigma Octavian di Kendari, Selasa mengatakan saat ini pihaknya mencatat total peserta BPJAMSOSTEK di Sulawesi Tenggara sebanyak 240.000 tenaga kerja.
"Ada sekitar 240.000 tenaga kerja aktif, dari itu ada sekitar 200.000-an yang kami usulkan kepada pemerintah untuk bisa menerima BSU tahun 2023," katanya.
Ia menerangkan peserta BPJAMSOSTEK di provinsi ini sebanyak 240.000 tenaga kerja dari seluruh sektor yang ada baik penerima upah, bukan penerima upah, maupun jasa konstruksi serta pekerja di perusahaan yang ada di Sultra.
Dia menyampaikan sebanyak 200.000 pekerja diusulkan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2023.
Menurut Irsan, calon penerima BSU ini adalah tenaga kerja yang belum pernah mendapatkan bantuan dari program apapun seperti bantuan langsung tunai (BLT) dampak penyesuaian harga BBM, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) ataupun jenis bansos lainnya.
Ia menjelaskan usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait layak atau tidaknya menerima bantuan subsidi upah di tahun 2023.
"Yang berhak menerima BSU ini yang belum pernah menerima bantuan sama sekali dari pemerintah, entah itu subsidi BBM, PKH dan yang lainnya, nanti Kemnaker yang akan verifikasi," jelas dia.
Dia menambahkan ke depan untuk penyaluran BSU akan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia dan bukan lagi melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau himbara seperti tahun-tahun sebelumnya.
Kepala BPJAMSOSTEK Sultra Irsan Sigma Octavian di Kendari, Selasa mengatakan saat ini pihaknya mencatat total peserta BPJAMSOSTEK di Sulawesi Tenggara sebanyak 240.000 tenaga kerja.
"Ada sekitar 240.000 tenaga kerja aktif, dari itu ada sekitar 200.000-an yang kami usulkan kepada pemerintah untuk bisa menerima BSU tahun 2023," katanya.
Ia menerangkan peserta BPJAMSOSTEK di provinsi ini sebanyak 240.000 tenaga kerja dari seluruh sektor yang ada baik penerima upah, bukan penerima upah, maupun jasa konstruksi serta pekerja di perusahaan yang ada di Sultra.
Dia menyampaikan sebanyak 200.000 pekerja diusulkan sebagai calon penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2023.
Menurut Irsan, calon penerima BSU ini adalah tenaga kerja yang belum pernah mendapatkan bantuan dari program apapun seperti bantuan langsung tunai (BLT) dampak penyesuaian harga BBM, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) ataupun jenis bansos lainnya.
Ia menjelaskan usulan tersebut selanjutnya akan diseleksi dan diverifikasi kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait layak atau tidaknya menerima bantuan subsidi upah di tahun 2023.
"Yang berhak menerima BSU ini yang belum pernah menerima bantuan sama sekali dari pemerintah, entah itu subsidi BBM, PKH dan yang lainnya, nanti Kemnaker yang akan verifikasi," jelas dia.
Dia menambahkan ke depan untuk penyaluran BSU akan dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia dan bukan lagi melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau himbara seperti tahun-tahun sebelumnya.