Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendari, Sulawesi Tenggara, melantik 33 calon terpilih menjadi anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan yang akan bertugas membantu dalam tahapan Pemilu 2024 di 11 kecamatan se-Kota Kendari.
Ketua Bawaslu Kota Kendari Sahinuddin di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa pelantikan anggota panwaslu kecamatan setelah mereka lulus pada serangkaian tahapan seleksi, mulai tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis dengan sistem computer assisted test (CAT), hingga tes wawancara.
"Mereka yang dilantik pada hari ini adalah orang-orang terbaik yang dianggap cakap untuk jalankan tugas dan kewenangan sebagai panwaslu kecamatan di wilayahnya masing-masing," katanya.
Usai pelantikan tersebut, sebanyak 33 anggota panwaslu kecamatan akan mengikuti pembekalan atau bimbingan teknis selama 3 hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2022.
Sahinuddin berharap dalam bimtek ini semua anggota panwaslu kecamatan mengikuti dengan baik setiap materi sebagai bekal untuk bertugas di wilayah kecamatan masing-masing.
Ketua Bawaslu Kota Kendari ini meminta seluruh panwaslu kecamatan agar bersedia membangun pengawasan partisipatif dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di kecamatan masing-masing tanpa harus menunggu kegiatan yang bersifat formal.
Ia berharap semua anggota panwaslu tingkat kecamatan bisa terbangun sinergi antara pemerintah kota setempat sehingga netralitas ASN pada Pemilu 2024 bisa terjaga.
"Kami berharap agar netralitas ASN pada Pemilu 2024 bisa dinetralisasi dan bisa zero pelanggaran," katanya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu berharap panwaslu kecamatan dapat menjalankan pengawasan pemilu secara berjenjang, serta memaksimalkan tugas dan wewenang sesuai dengan tugas dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan.
"Harapan kita semua agar pemilihan serentak pada tahun 2024 dapat terlaksana dengan bermartabat," katanya.
Asmawa mengatakan bahwa panwaslu kecamatan harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kredibel, dan melaksanakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, serta selalu menjaga integritas independensi dan kode etik terkait dengan pengawasan Pemilu 2024.
Jika bawaslu menemukan ada oknum ASN lingkungan Pemkot Kendari yang tidak netral, dia meminta lembaga penyelenggara pemilu ini untuk segera melaporkan kepada pihaknya.
"Saya akan melakukan tindakan-tindakan terukur atas pelanggaran tersebut," kata Asmawa Tosepu.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pemkot setempat akan mengambil peran penting untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 karena hal itu sejalan dengan tagline "Kendari Bergerak".
"Artinya Kendari ini tidak harus stagnan karena Kendari adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang harus selalu bergerak," ujarnya.
Hal itu, lanjut Asmawa Tosepu, termasuk proses demokrasi yang harus bergerak lebih baik dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang baik untuk daerah-daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sultra.
Ketua Bawaslu Kota Kendari Sahinuddin di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa pelantikan anggota panwaslu kecamatan setelah mereka lulus pada serangkaian tahapan seleksi, mulai tahapan pendaftaran, seleksi administrasi, tes tertulis dengan sistem computer assisted test (CAT), hingga tes wawancara.
"Mereka yang dilantik pada hari ini adalah orang-orang terbaik yang dianggap cakap untuk jalankan tugas dan kewenangan sebagai panwaslu kecamatan di wilayahnya masing-masing," katanya.
Usai pelantikan tersebut, sebanyak 33 anggota panwaslu kecamatan akan mengikuti pembekalan atau bimbingan teknis selama 3 hari, mulai 28 hingga 30 Oktober 2022.
Sahinuddin berharap dalam bimtek ini semua anggota panwaslu kecamatan mengikuti dengan baik setiap materi sebagai bekal untuk bertugas di wilayah kecamatan masing-masing.
Ketua Bawaslu Kota Kendari ini meminta seluruh panwaslu kecamatan agar bersedia membangun pengawasan partisipatif dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di kecamatan masing-masing tanpa harus menunggu kegiatan yang bersifat formal.
Ia berharap semua anggota panwaslu tingkat kecamatan bisa terbangun sinergi antara pemerintah kota setempat sehingga netralitas ASN pada Pemilu 2024 bisa terjaga.
"Kami berharap agar netralitas ASN pada Pemilu 2024 bisa dinetralisasi dan bisa zero pelanggaran," katanya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu berharap panwaslu kecamatan dapat menjalankan pengawasan pemilu secara berjenjang, serta memaksimalkan tugas dan wewenang sesuai dengan tugas dalam tahapan pemilu yang sedang berjalan.
"Harapan kita semua agar pemilihan serentak pada tahun 2024 dapat terlaksana dengan bermartabat," katanya.
Asmawa mengatakan bahwa panwaslu kecamatan harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kredibel, dan melaksanakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, serta selalu menjaga integritas independensi dan kode etik terkait dengan pengawasan Pemilu 2024.
Jika bawaslu menemukan ada oknum ASN lingkungan Pemkot Kendari yang tidak netral, dia meminta lembaga penyelenggara pemilu ini untuk segera melaporkan kepada pihaknya.
"Saya akan melakukan tindakan-tindakan terukur atas pelanggaran tersebut," kata Asmawa Tosepu.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pemkot setempat akan mengambil peran penting untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 karena hal itu sejalan dengan tagline "Kendari Bergerak".
"Artinya Kendari ini tidak harus stagnan karena Kendari adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang harus selalu bergerak," ujarnya.
Hal itu, lanjut Asmawa Tosepu, termasuk proses demokrasi yang harus bergerak lebih baik dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang baik untuk daerah-daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Sultra.