Baubau (ANTARA) - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, La Ode Ahmad Monianse mengapresiasi BI dan Bank BNI menyosialisasikan sistem transaksi pembayaran/pembelian secara digital kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu.
"Era digitalisasi hari ini cukup banyak memberikan manfaat, bahwa transaksi dengan menggunakan digital adalah tren yang tidak bisa kita hindari lagi, olehnya itu kepada UMKM sudah harus bisa menyesuaikan dengan mekanisme itu," kata Ahmad Monianse saat sosialisasi transaksi digital, di Baubau, Jumat.
Ia menjelaskan, Baubau dipilih sebagai pilot projek tentang digitalisasi transaksi yang diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak.
Menurutnya, keberadaan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat berarti dengan memberikan andil dalam memulihkan perekonomian meski cobaan atau diuji adanya krisis moneter yang melanda begitu dahsyat kala itu hingga di era pandemi saat ini.
"Banyak UMKM yang berdiri tapi UMKM mana saja yang bisa tumbuh dan kuat adalah UMKM yang punya literasi digital dan literasi keuangan yang baik, karena itu hari ini dua literasi ini sangat diharapkan ada kapasitas UMKM kita," ujarnya.
Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan pemerintahan yang digital termasuk dengan transaksi keuangan karena kondisi teknologi di mana warga berdasarkan data sebanyak kurang lebih 73 persen atau dari sekira 202 juta penduduk Tanah Air sudah bermain di internet atau media sosial baik facebook, instagram, twiteer, whatsapp dan lainnya.
"Ini adalah ruang-ruang yang menjadi pasar UMKM kita, sehingga UMKM mestinya menyiapkan slot buat milenial seperti itu yang hari ini hidup dengan internet dan media sosial untuk terhubung produk-produk UMKM," ujar politisi PDIP Baubau ini.
Sementara itu, Deputi Perwakilan BI Sulawesi Tenggara Aryo Wibowo mengatakan, mendukung program digitalisasi pemda sebagaimana dengan telah melakukan pertemuan bersama Plt Wali Kota Baubau terkait hal tersebut.
Dalam pengembangan digitalisasi itu, ia mengatakan, pemerintah pusat baik Kemendagri, Kemkominfo, dan Kemenkeu, berpadu bersama untuk pengembangan pemda digital di semua transaksi baik pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun pembayaran retribusi secara elektronik itu.
"Nah pemda digital itu permasalahannya ada target minimal 70 persen transaksi pembayaran PBB atau retribusi harus melalui digital, makanya sosialisasi maupun edukasi ini penting," katanya.
Ia juga mengatakan, selain BI akan membuka pelatihan dengan mengundang Kemendagri untuk memberikan penyampaikan bagaimana cara mencapai hal tersebut, juga akan membuat TOT (trainning of trainer) bagi warga Baubau yang akan dikirim untuk dilatih agar kemudian dapat disampaikan ke masyarakat luas terkait bagaimana digital itu.
Terkait keamanan dengan sistem pembayaran secara digital itu, kata dia, bahwa transaksi secara digital bukanlah hal yang baru, program seperti mobile banking yang dimiliki BNI sampai saat ini berjalan baik, bahkan Bank Sultra pun sementara mengajukan penggunaan mobile banking tersebut juga.
Pemimpin Kantor BNI Cabang Baubau, Rahmat Ferdiansyah mengatakan, bahwa BNI sebagai lembaga keuangan mendukung Baubau menjadi kota digital karena keuntungannya berguna mencegah kebocoran-kebocoran pendapatan-pendapatan daerah.
"Contoh kita belanja apabila kita menggunakan uang digital perlu kembalian, tapi dengan uang digital QRIS ini cukup menggunakan mobile banking perbankan bahkan sistem link milik BUMN saja sudah bisa," ujarnya.
Dalam sosialisasi itu, kata dia, peserta UMKM yang terdiri baik pedagang makanan, perajin tenunan Buton, penjual cemilan, dan pedagang pakaian adalah nasabah atau binaan BNI
"Semua UMKM dirangkul baik itu mikro kecil maupun menengah untuk sadar digitalisasi. Jadi BNI mengambil peran bersama BI sehingga kedepannya Baubau menjadi kota digital terhadap transaksi perbankan," katanya.
Agar percepatan digitalisasi lebih maksimal dengan melibatkan UMKM, kata dia, pihaknya membagi Kota Baubau menjadi beberapa area di antaranya pasar Laelangi, pasar Wameo, pasar Karya Nugraha, Plaza Umna, dan area Betoambari sebagai untuk agar kedepan mereka menjadi corong sosialisasi QRIS ke pedagang-pedagang yang lain.
"Era digitalisasi hari ini cukup banyak memberikan manfaat, bahwa transaksi dengan menggunakan digital adalah tren yang tidak bisa kita hindari lagi, olehnya itu kepada UMKM sudah harus bisa menyesuaikan dengan mekanisme itu," kata Ahmad Monianse saat sosialisasi transaksi digital, di Baubau, Jumat.
Ia menjelaskan, Baubau dipilih sebagai pilot projek tentang digitalisasi transaksi yang diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak.
Menurutnya, keberadaan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat berarti dengan memberikan andil dalam memulihkan perekonomian meski cobaan atau diuji adanya krisis moneter yang melanda begitu dahsyat kala itu hingga di era pandemi saat ini.
"Banyak UMKM yang berdiri tapi UMKM mana saja yang bisa tumbuh dan kuat adalah UMKM yang punya literasi digital dan literasi keuangan yang baik, karena itu hari ini dua literasi ini sangat diharapkan ada kapasitas UMKM kita," ujarnya.
Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan pemerintahan yang digital termasuk dengan transaksi keuangan karena kondisi teknologi di mana warga berdasarkan data sebanyak kurang lebih 73 persen atau dari sekira 202 juta penduduk Tanah Air sudah bermain di internet atau media sosial baik facebook, instagram, twiteer, whatsapp dan lainnya.
"Ini adalah ruang-ruang yang menjadi pasar UMKM kita, sehingga UMKM mestinya menyiapkan slot buat milenial seperti itu yang hari ini hidup dengan internet dan media sosial untuk terhubung produk-produk UMKM," ujar politisi PDIP Baubau ini.
Sementara itu, Deputi Perwakilan BI Sulawesi Tenggara Aryo Wibowo mengatakan, mendukung program digitalisasi pemda sebagaimana dengan telah melakukan pertemuan bersama Plt Wali Kota Baubau terkait hal tersebut.
Dalam pengembangan digitalisasi itu, ia mengatakan, pemerintah pusat baik Kemendagri, Kemkominfo, dan Kemenkeu, berpadu bersama untuk pengembangan pemda digital di semua transaksi baik pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun pembayaran retribusi secara elektronik itu.
"Nah pemda digital itu permasalahannya ada target minimal 70 persen transaksi pembayaran PBB atau retribusi harus melalui digital, makanya sosialisasi maupun edukasi ini penting," katanya.
Ia juga mengatakan, selain BI akan membuka pelatihan dengan mengundang Kemendagri untuk memberikan penyampaikan bagaimana cara mencapai hal tersebut, juga akan membuat TOT (trainning of trainer) bagi warga Baubau yang akan dikirim untuk dilatih agar kemudian dapat disampaikan ke masyarakat luas terkait bagaimana digital itu.
Terkait keamanan dengan sistem pembayaran secara digital itu, kata dia, bahwa transaksi secara digital bukanlah hal yang baru, program seperti mobile banking yang dimiliki BNI sampai saat ini berjalan baik, bahkan Bank Sultra pun sementara mengajukan penggunaan mobile banking tersebut juga.
Pemimpin Kantor BNI Cabang Baubau, Rahmat Ferdiansyah mengatakan, bahwa BNI sebagai lembaga keuangan mendukung Baubau menjadi kota digital karena keuntungannya berguna mencegah kebocoran-kebocoran pendapatan-pendapatan daerah.
"Contoh kita belanja apabila kita menggunakan uang digital perlu kembalian, tapi dengan uang digital QRIS ini cukup menggunakan mobile banking perbankan bahkan sistem link milik BUMN saja sudah bisa," ujarnya.
Dalam sosialisasi itu, kata dia, peserta UMKM yang terdiri baik pedagang makanan, perajin tenunan Buton, penjual cemilan, dan pedagang pakaian adalah nasabah atau binaan BNI
"Semua UMKM dirangkul baik itu mikro kecil maupun menengah untuk sadar digitalisasi. Jadi BNI mengambil peran bersama BI sehingga kedepannya Baubau menjadi kota digital terhadap transaksi perbankan," katanya.
Agar percepatan digitalisasi lebih maksimal dengan melibatkan UMKM, kata dia, pihaknya membagi Kota Baubau menjadi beberapa area di antaranya pasar Laelangi, pasar Wameo, pasar Karya Nugraha, Plaza Umna, dan area Betoambari sebagai untuk agar kedepan mereka menjadi corong sosialisasi QRIS ke pedagang-pedagang yang lain.