Kendari (ANTARA) - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menata kawasan kumuh di daerah Kelurahan Puday dan Lapulu, Kecamatan Abeli sebagai bentuk komitmen mewujudkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
"Penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari bukan yang pertama kalinya dilaksanakan pada hari ini. Ini adalah rangkaian kegiatan dari tahun 2019, hal ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota mewujudkan Kota Kendari, Kota Tanpa Kumuh," kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir usai meletakkan batu pertama penataan kawasan kumuh segmen IV Kelurahan Puday dan Lapulu, Jumat.
Kegiatan yang bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR yang didampingi tim Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah setempat menangani kawasan kumuh dan mewujudkan Kendari sebagai Kotaku.
Wali Kota menjelaskan, pada tahun 2019 kawasan yang pertama kali ditangani pihaknya yakni penanganan kawasan Kali Mandonga daerah Kelurahan Korumba yang saat ini sudah menjadi daya tarik bagi masyarakat dan sudah dirasakan manfaatnya.
Kedua, penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha pada tahun 2020. Kawasan yang awalnya masyarakat enggan untuk tinggal dan bermukim saat ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Dan hari ini 24 Desember 2021 Kota Kendari kembali mendapatkan bantuan penanganan kawasan kumuh Puday-Lapulu. Yang diharapkan dapat selesai pada bulan 6 tahun 2022. Pemerintah berharap, kegiatan ini dapat mewujudkan harapan Kota Tanpa Kumuh secara merata dan mencapai target yaitu 0 persen," katanya.
Wali kota juga menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat termasuk tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang terus mendukung program ini.
Ia juga berharap dapat mewujudkan kampung warna warni di segmen Puday-Lapulu, seperti apa yang telah dilaksanakan sebelumnya di segmen Bungkutoko-Petooaha.
"Diharapkan segmen Puday-Lapulu bisa menjadi destinasi baru untuk masyarakat kota Kendari dan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan daya saing UMKM masyarakat sekitar," katanya.
Wali Kota menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan pernah lelah dan berhenti dalam menangani kawasan kumuh di Kota Kendari.
"Setelah segmen IV Puday-Lapulu, selanjutnya pemerintah kota akan menargetkan segmen Talia dan segmen Poasia untuk ditangani. Hal ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Kendari untuk mewujudkan Kendari Kota Tanpa Kumuh secara merata," beber dia.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR melalui Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Satker BPPW) Sultra Heber Pandin mengatakan bahwa pihaknya bertekad untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Indonesia.
Kata dia, hal itu sesuai dengan sasaran pokok RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya hunian beserta prasarana dan sarananya untuk mewujudkan Kota Tanpa Kumuh
"Salah satu peran penting dalam mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh yaitu, peran dari pemerintah kota sebagai nahkoda di dalam menjalankan program tersebut," katanya.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Kendari atas percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari, salah satunya yang telah terwujud yaitu kawasan Bungkutoko-Petooaha.
“Pada tahun 2021 Kota Kendari mendapatkan investasi skala kawasan untuk segmen IV Puday-Lapulu sebesar Rp49 miliar,” ujar dia
BPPW berharap dengan terbangunnya infrastruktur pada segmen IV ini, Kota Kendari menjadi Kota Tanpa Kumuh, serta dapat memelihara dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun nantinya dengan baik.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Forkopimda, Asisten II, Kepala OPD Kota Kendari, camat, lurah, Tim Kotaku, dan masyarakat sekitar.
"Penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari bukan yang pertama kalinya dilaksanakan pada hari ini. Ini adalah rangkaian kegiatan dari tahun 2019, hal ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota mewujudkan Kota Kendari, Kota Tanpa Kumuh," kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir usai meletakkan batu pertama penataan kawasan kumuh segmen IV Kelurahan Puday dan Lapulu, Jumat.
Kegiatan yang bekerja sama dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR yang didampingi tim Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah setempat menangani kawasan kumuh dan mewujudkan Kendari sebagai Kotaku.
Wali Kota menjelaskan, pada tahun 2019 kawasan yang pertama kali ditangani pihaknya yakni penanganan kawasan Kali Mandonga daerah Kelurahan Korumba yang saat ini sudah menjadi daya tarik bagi masyarakat dan sudah dirasakan manfaatnya.
Kedua, penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha pada tahun 2020. Kawasan yang awalnya masyarakat enggan untuk tinggal dan bermukim saat ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
"Dan hari ini 24 Desember 2021 Kota Kendari kembali mendapatkan bantuan penanganan kawasan kumuh Puday-Lapulu. Yang diharapkan dapat selesai pada bulan 6 tahun 2022. Pemerintah berharap, kegiatan ini dapat mewujudkan harapan Kota Tanpa Kumuh secara merata dan mencapai target yaitu 0 persen," katanya.
Wali kota juga menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat termasuk tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang terus mendukung program ini.
Ia juga berharap dapat mewujudkan kampung warna warni di segmen Puday-Lapulu, seperti apa yang telah dilaksanakan sebelumnya di segmen Bungkutoko-Petooaha.
"Diharapkan segmen Puday-Lapulu bisa menjadi destinasi baru untuk masyarakat kota Kendari dan dapat membantu meningkatkan ekonomi dan daya saing UMKM masyarakat sekitar," katanya.
Wali Kota menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan pernah lelah dan berhenti dalam menangani kawasan kumuh di Kota Kendari.
"Setelah segmen IV Puday-Lapulu, selanjutnya pemerintah kota akan menargetkan segmen Talia dan segmen Poasia untuk ditangani. Hal ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Kendari untuk mewujudkan Kendari Kota Tanpa Kumuh secara merata," beber dia.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Dirjen Cipta Karya PUPR melalui Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (Satker BPPW) Sultra Heber Pandin mengatakan bahwa pihaknya bertekad untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh di Indonesia.
Kata dia, hal itu sesuai dengan sasaran pokok RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya hunian beserta prasarana dan sarananya untuk mewujudkan Kota Tanpa Kumuh
"Salah satu peran penting dalam mewujudkan kawasan kota tanpa kumuh yaitu, peran dari pemerintah kota sebagai nahkoda di dalam menjalankan program tersebut," katanya.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Kendari atas percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari, salah satunya yang telah terwujud yaitu kawasan Bungkutoko-Petooaha.
“Pada tahun 2021 Kota Kendari mendapatkan investasi skala kawasan untuk segmen IV Puday-Lapulu sebesar Rp49 miliar,” ujar dia
BPPW berharap dengan terbangunnya infrastruktur pada segmen IV ini, Kota Kendari menjadi Kota Tanpa Kumuh, serta dapat memelihara dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun nantinya dengan baik.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Forkopimda, Asisten II, Kepala OPD Kota Kendari, camat, lurah, Tim Kotaku, dan masyarakat sekitar.